Daftar Lengkap Layanan Perpajakan di Indonesia (Bagian 2)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Daftar Lengkap Layanan Perpajakan di Indonesia - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

• Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP
• Pemberian imbalan bunga
• Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan
• Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital
• Pembetulan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital berdasarkan permohonan wajib pajak
• Pencabutan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital berdasarkan permohonan wajib pajak
• Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
• Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
• Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
• Penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
• Penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah
• Penetapan atas saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan
• Surat keterangan fiskal
• Surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah;
• Permohonan SKB PPh
• SKB PPh atas impor emas batangan dari wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor
• Permohonan SKB pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
• Surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
• Surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
• Surat keterangan bebas PPN atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu
• SKB pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
• Surat keterangan bebas PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum
• Surat keterangan bebas ppnbm atas impor atau penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/Polri
• Surat keterangan domisili SPDN
• Surat dispensasi atas pengalihan barang kena pajak sebagaimana atau pengalihmanfaatan jasa kena pajak yang dilakukan kepada sesama perwakilan negara asing, badan internasional, pejabat perwakilan negara asing, dan/atau pejabat badan internasional, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
• Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pph atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan
• Kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)
• Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka pengajuan keberatan
• Keberatan
• Pencabutan keberatan
• Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka banding
• Permohonon pembetulan surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat keputusan pajak
• Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
• Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
• Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar
• Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan
• Pencabutan permohonan
• Pengurangan denda administrasi PBB
• Pengurangan surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak PBB yang tidak benar
• Pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak PBB, atau surat tagihan pajak PBB yang tidak benar
• Pengurangan pajak bumi dan bangunan
• Pengangsuran pembayaran pajak
• Penundaan pembayaran pajak
• Perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak
• Pengaduan pelayanan perpajakan