Hakim MK Cecar Airlangga soal Lonjakan Harga Beras akibat Bansos

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menanyakan isu kenaikan harga beras yang disebabkan pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Enny melontarkan pertanyaan itu kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Febrauri 2024," kata Enny dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Enny mengatakan, dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan, dikeluarkan untuk bansos.

"Sehingga ada yang menyampaikan benar atau tidaknya diklarifikasi, karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional jadi berkurang," tutur Enny. “Apakah memang ada isu seperti itu? Nanti mohon diberikan penjelasan." 

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dalil pemohon 1, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kubu Anies-Muhaimin menilai, bansos memberikan dampak besar terhadap preferensi pemilih yang menyebabkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pilpres.

Tudingan kenaikan harga beras disebabkan oleh pembagian bansos juga pernah dilontarkan oleh Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia mengkritik pemerintah karena harga beras naik yang disebabkan oleh pembagian bansos.

“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Alasannya, ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog menjelang Pemilu 2024 untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia. 

Berikut keterangan empat menteri terkait kucuran bansos menjelang Pilpres 2024.

Muhadjir Effendy

Menko PMK menegaskan tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. 

"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapat kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.

Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024. "Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu.

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.

Airlangga Hartarto

Selanjutnya, giliran Airlangga menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Seperti kita ketahui, produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.

Padahal jika berkaca pada Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras. Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen. Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.

Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli - Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen, jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.

Sri Mulyani

Sementara itu, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Tri Rismaharini

Risma, demikian dia disapa, mendapat kesempatan terakhir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK. Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial. Terutama soal anggaran terkait bansos.

Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023, anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun. Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) diantaranya untuk belanja bansos. Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.

Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023. "Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.

Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.