Daftar Operasi Medis yang Ditanggung BPJS Kesehatan 2024

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang memberikan layanan kesehatan gratis dan terpadu untuk masyarakat Indonesia.  Masyarakat yang hendak menggunakan layanan dari BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan membayar iuran setiap bulannya. 

BPJS Kesehatan menanggung berbagai jenis pengobatan, termasuk rawat inap, konsultasi, pemeriksaan, serta operasi untuk beberapa jenis penyakit. Kendati demikian, Khusus untuk daftar operasi yang ditanggung dan tidak oleh BPJS Kesehatan bermacam-macam. 

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, daftar operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan 2024 masih sama dan belum ada perubahan. 

"Terkait pelayanan program JKN mengacu ketentuan yang berlaku dan belum ada perubahan ketentuan mengenai hal tersebut," ujarnya saat dihubungi, Senin (13/5/2024). 

Operasi ditanggung BPJS Kesehatan 

Merujuk Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa semua biaya operasi dapat dijamin BPJS. Dalam pedoman tersebut terdapat daftar operasi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang masih berlaku pada 2024. 

Berikut daftar operasi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan: 

Operasi amandel 

Operasi bedah empedu

Operasi bedah mulut 

Operasi bedah vaskuler 

Operasi caesar

Operasi hernia 

Operasi jantung 

Operasi kanker 

Operasi katarak 

Operasi kelenjar getah bening 

Operasi kista 

Operasi mata 

Operasi miom

Operasi odontektomi 

Operasi pencabutan pen 

Operasi pengganti sendi lutut 

Operasi timektomi 

Operasi tumor 

Operasi usus buntu

Adapun untuk mendapatkan tindakan operasi, pasien BPJS Kesehatan perlu berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Pasien bisa menuju ke puskesmas maupun klinik yang disetujui pihak BPJS Kesehatan. Jika perlu tindakan operasi, akan diberi surat rujukan ke rumah sakit.

Layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan 

Di sisi lain, terdapat beberapa layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Hal ini merujuk Perpres Nomor 82 Tahun 2018. 

Berikut beberapa layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan: 

• Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
• Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. 
• Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. 
• Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. 
• Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 
• Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. 
• Pelayanan untuk mengatasi infertilitas. 
• Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. 
• Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol. 
• Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. 
• Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. 
• Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. 
• Alat, obat kontrasepsi, dan kosmetik. 
• Perbekalan kesehatan rumah tangga. 
• Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah. 
• Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. 
• Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. 
• Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
• Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
• Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa "pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" meliputi: 

• Rujukan atas permintaan sendiri 
• Pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
• Terdapat juga "gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri", "pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen", dan "kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah".