Afrika Tengah, Negara yang Penuh Pergolakan Politik Tanpa Henti
https://www.naviri.org/2019/11/afrika-tengah-negara-yang-penuh-pergolakan-politik.html
Naviri Magazine - Afrika Tengah (Central Africa) adalah wilayah benua Afrika yang meliputi Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, dan Rwanda. PBB menggunakan istilah Middle Africa, yang menggambarkan wilayah Afrika yang berada di selatan gurun Sahara, timur Afrika Barat, dan di barat Great Valley Rift.
Republik Afrika Tengah ialah negara di pedalaman Afrika, yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun.
Dahulu, negara ini merupakan koloni Perancis, bernama Ubangi-Shari, yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Selepas tiga dasawarsa bergolak akibat pemerintahan militer silih-berganti, akhirnya pemerintahan sipil berkuasa pada 1993.
Namun demikian, pemerintahan ini bertahan selama satu dekade saja. Pada Maret 2003, suatu kudeta militer yang dipimpin Jenderal Francois Bozize menjatuhkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ange-Felix Patasse, dan mendirikan pemerintahan peralihan di sana.
Sejarah
Pada asalnya satu koloni negara Perancis, Republik Afrika Tengah merdeka pada 1960. Negara baru ini dengan cepat jatuh pada pemerintahan diktator di bawah presiden pertama, David Dacko.
Pada 1966 Dacko digulingkan oleh sepupunya, Jean Bedel Bokassa, yang mendirikan kerajaan militan, dan menjadi diktator berperangai rumit. Pada 1976, Bokassa mendeklarasikan diri sebagai maharaja, dan dinobatkan dalam upacara yang serba mewah dan mahal, yang dikritik oleh banyak negara lain. Dia juga kerap melanggar hak asasi manusia serta menyokong gerakan anti-Perancis.
Akibatnya, pemerintahan Perancis mendukung suatu kup terhadap pemerintahannya, dan pada 1979 Dacko kembali berkuasa di negara tersebut. Pemberontakan yang kedua terjadi pada 1981, dan pemerintahan demokrasi mulai berkuasa pada 1993. Namun pada 2003, suatu kudeta terjadi sekali lagi, di mana François Bozizé mengambil alih kekuasaan.
Politik
Kini, negeri ini berada di bawah pemerintahan Francois Bozize. Konstitusi baru disahkan oleh pemilih dalam sebuah referendum yang diadakan pada 5 Desember 2004. Pemilu Presiden dan parlemen multipartai penuh diadakan pada Maret 2005, dengan ronde kedua di bulan Mei. Bozizé dinyatakan sebagai pemenang setelah suara run-off.