Sri Mulyani: Netflix dan yang Lainnya Harus Dipajaki Demi Keadilan

Naviri Magazine - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, teknologi yang semakin berkembang memberikan tantangan bagi pemerintah, terutama dari sektor perpajakan bisnis digital. Pasalnya, sektor digital tidak perlu memiliki kantor fisik untuk bisa berjualan di suatu negara.

Hal ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga hampir semua negara di dunia. Sehingga ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan G20 di Riyadh, Arab Saudi, pekan lalu. Tantangan bagaimana pemerintah bisa menarik pajak dari sektor tersebut, meski tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).

"Yang disebut BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga dia, bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini, kegiatan ekonomi atau perdagangan, dan kegiatan dia mendapat revenue atau pendapatan itu masih ada. Nah, itu yang dicarikan berbagai upaya," ujarnya di Kemenko Perekonomian.

Menurutnya, pemajakan kepada perusahaan digital seperti Netflix, Google, hingga YouTube dan lain-lain, harus dilakukan untuk memberikan keadilan bagi perusahaan dalam negeri yang taat membayar pajak.

Saat pertemuan G20 tersebut, ada banyak progres yang dibahas oleh negara-negara anggota, mengenai prinsip perpajakan. Namun, bagaimana estimasi penghitungan pajak yang akan diterima negara asal maupun tempat berjualan, masih dalam pembahasan.

"Jadi misalnya kita ngomong soal Google, AS negara asalnya dan semua negara-negara di mana Google beroperasi, bagaimana caranya membagi profit antara negara asal dan negara penerima itu seperti apa, itu yang kemarin sedang dibahas," jelasnya.

Ia menjelaskan, ada tiga proposal yang telah dibahas pada pertemuan G20 tersebut. Nantinya, di pertemuan selanjutnya akan dibahas lanjutan dan diharapkan bisa sudah ada kesepakatan.

"Rencananya Juli pada G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan bisa terjadi. Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbeda, AS memiliki posisi, kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut untuk menciptakan kepastian dan keadilan transparansi dari pemajakan," tutupnya.