Bila Lockdown Sampai Terjadi di Indonesia, Pengusaha Ritel Minta Syarat Ini

Naviri Magazine - Pemerintah pusat menegaskan tak akan mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah, tapi yang ditempuh adalah pembatasan sosial skala besar, hingga paling buruk adalah darurat sipil. Apa pun namanya, pengusaha butuh kepastian terutama soal aturan main, khususnya di sektor ritel.

Sektor ritel, khususnya yang menjual kebutuhan pokok, mulai mengantisipasi beragam kemungkinan paling buruk dari penanganan corona atau covid-19, dalam bentuk lockdown atau darurat sipil. Hanya saja, ada beberapa syarat yang diminta oleh kalangan pengusaha ritel.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan, yang utama perlu diperhatikan adalah akses logistik.

"Kalau pun ada karantina wilayah, kita minta kepastian bahwa izin kerja dari distribusi logistik, transportasi, itu tetap diutamakan. Karena kalau nanti dibatasi, bawa barangnya terganggu. Sehingga masyarakat yang cari barang nggak komplet," kata Roy.

Selain itu, izin kerja pegawai juga mesti dipikirkan. Roy bahkan menggambarkan pegawai ritel saat ini sama pentingnya dengan tenaga medis. Mereka berada di garda terdepan melayani masyarakat untuk kebutuhan bahan pokok.

"Mereka berjibaku dengan situasi saat ini. Berhadapan dengan orang yang mungkin sudah terkena (virus corona), tapi belum masuk Rumah Sakit. Mana kita tahu," sebutnya.

Kemudian untuk sisi pengamanan pun perlu penjagaan ketat. Dikhawatirkan, tidak tercukupinya kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu membuat situasi jadi tidak terkendali.

"Ada pengawasan dari tim gabungan Polri-TNI terhadap toko-toko modern yang dibuka, sehingga hindari oknum spekulan yang beli barang lebih, dan mencegah atau menjauhkan dari provokator yang ingin buat chaos dan sebagainya," katanya.

Baca laporan lengkap » Data, Fakta, dan Perkembangan Wabah Corona.