Dilema Indonesia Terkait PSBB Corona: Diketatkan, Ekonomi Macet. Dilonggarkan, Wabah Mengancam

Naviri Magazine - Pelonggaran yang dilakukan terburu-buru potensial menyebabkan lonjakan jumlah pasien positif COVID-19.

KawalCovid19, sebuah gerakan masyarakat sipil pemantau penanganan COVID-19, mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi pada wabah Flu Spanyol yang terjadi pada awal abad ke-20. Setidaknya 1 miliar jiwa terkontaminasi penyakit tersebut, dan diperkirakan korban tewas mencapai 21 juta-100 juta, termasuk di Hindia Belanda.

"Belajar dari sejarah wabah Flu Spanyol yang melanda dunia seabad lalu, angka kematian terbesar terjadi pada gelombang kedua, setelah orang lelah berdiam di rumah pada gelombang pertama, lalu keluar bergaul karena merasa keadaan aman-aman saja," demikian tulis KawalCovid19 di Twitter.

Ekonomi nomor wahid 

Di sisi lain, tekanan dari sisi ekonomi sudah mengencang. Narasi pemerintah, PSBB dengan segala rupa pengetatan aktivitas bisnis dianggap biang keladi lesunya ekonomi saat ini.

"[Pertumbuhan] Q2/2020 kami prediksi akan lebih buruk. Seperti kita lihat Q2 mulai April-Mei 2020 PSBB sudah lebih masif ke berbagai daerah," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam telekonferensi bersama wartawan.

Pada 18 Mei lalu, Sri Mulyani memproyeksikan pendapatan negara hanya berkisar di angka Rp1.691,6 triliun, sementara perkiraan belanja negara mencapai Rp2.720,1 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk penanganan COVID-19. APBN diperkirakan tekor hingga Rp1.028,5 triliun.

Alokasi anggaran untuk penanganan pandemi sebesar Rp255,1 triliun. Rp75 triliun di antaranya disalurkan untuk bidang kesehatan, Rp 70,1 triliun untuk dukungan dunia usaha, dan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan, darurat keuangan ini memang berpotensi makin parah jika PSBB terus diperpanjang.

"PSBB semakin lama, maka dampak ekonomi semakin dalam," kata Tauhid. "Misalnya [karena] bantuan sosial yang tadinya 3-4 bulan itu harus diperpanjang."

PSBB yang diperpanjang pun akan membuat penerimaan pajak jatuh. Pada akhirnya Tauhid menyimpulkan, "pemerintah tidak mampu menanggung beban ekonomi karena ekonomi akan cenderung negatif."

Atas dasar itulah menurutnya pemerintah memunculkan usulan relaksasi PSBB, meski menurut para pakar kesehatan itu adalah bumerang yang membuat akhir pandemi semakin tak terlihat.

"Selama ini keberpihakan pemerintah dominan pada sektor ekonomi ketimbang menyelesaikan masalah COVID-19," kata Tauhid.

Masalah lain, Tauhid juga tidak yakin jika pelonggaran PSBB menuju era 'new normal' akan serta merta mengembalikan situasi ekonomi. Alasannya sederhana: kapasitas produksi masih akan terbatas, karena harus mematuhi protokol kesehatan.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.