Hidayat Nur Wahid Soroti Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Terkait Majalah Playboy

Naviri Magazine - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai penetapan Iman Brotoseno (Iman Br) menjadi Direktur Utama (Dirut) TVRI tidak sesuai dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sebab, sebut HNW, Iman pernah menjadi kontributor majalah Playboy Indonesia.

Iman kemudian menjelaskan satu kali keterlibatannya di majalah itu soal artikel pariwisata.

Di dalam TAP MPR tersebut, kata Hidayat, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan 'perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.'

"Disayangkan sekali, rekam jejak calon Dirut TVRI yang baru sebagai eks kontributor majalah Playboy Indonesia tidak menggambarkan hal itu. Apalagi, terkait majalah tersebut, dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum, berkaitan dengan delik kesusilaan," kata HNW dalam keterangan tertuilisnya kepada wartawan.

HNW juga berpendapat bahwa penetapan Iman sebagai Dirut TVRI dengan rekam jejak yang seperti itu tak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia. Pimpinan MPR dari Fraksi PKS itu menyebut penetapan tersebut justru akan membuat gaduh dan resah masyarakat yang sedang dilanda kesusahan karena pandemi virus Corona (COVID-19).

"Masyarakat yang mestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menenteramkan agar menguatkan religiusitas, dan harapan serta kepercayaan pada institusi negara, dan karenanya akan berkontribusi atasi COVID-19, anehnya malah kembali disodori keputusan yang menimbulkan kontroversi," sesal HNW.

Apalagi, lanjut HNW, saat ini warga diminta bekerja dan belajar dari rumah saja, yang salah satu kegiatannya adalah menonton tayangan televisi. TVRI, dia melanjutkan, menjadi stasiun televisi yang bisa menjangkau masyarakat Indonesia secara sangat luas hingga ke seluruh pelosok.

"Nah, kalau Direkturnya berlatar belakang negatif seperti itu, tentu bisa membuat keresahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu berkurang," tutur HNW.

HNW juga berpendapat, seharusnya Dewas TVRI menghormati proses hukum. Anggota Komisi VIII DPR itu menegaskan pengangkatan Iman sama saja dengan tidak menghargai dan tidak melaksanakan rekomendasi Komisi I DPR.

"DPR sedang menangani kisruh tersebut, tetapi justru Dewas TVRI tak mengindahkan, dan malah menambah kisruh yang baru dan lebih luas," ujarnya.

"Dewas seharusnya juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung itu. Minimal sampai ada putusan berkekuatan tetap dari pengadilan," imbuh HNW.

Oleh karena itu, HNW meminta Dewas TVRI menjelaskan secara gamblang mengenai penetapan Iman sebagai Dirut. Menurutnya, rekam jejak calon harus menjadi dasar dalam membuat keputusan.

"Dewas harus menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya. Kok bisa rekam jejak komprehensif calon Dirut bisa luput dari perhatian dalam proses pemilihan Dirut TVRI, jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN," pungkasnya.

Iman memberi penjelasan. Dia tak menampik pernah menjadi kontributor foto dan artikel untuk sejumlah majalah, salah satunya majalah Playboy Indonesia. Pekerjaan itu Iman lakoni sekitar 13 tahun yang lalu.

"Dalam tahun 2006-2008 saya sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali, di majalah Playboy Indonesia, edisi September 2006 dengan judul 'Menyelam di Pulau Banda'. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi," terang Iman dalam keterangan tertulisnya.

Majalah Playboy Indonesia, kata Iman, sangat berbeda dengan versi di luar negeri. Banyak penulis juga mengisi majalah tersebut dan banyak tokoh nasional juga yang diwawancara di Playboy Indonesia.

"Bahkan sikap Dewan Pers ketika itu menilai terhadap putusan MA yang memvonis Erwin Arnada sebagai Pemred majalah Playboy Indonesia pada tahun 2010. Dewan Pers, secara tegas menolak menyebutkan majalah Playboy Indonesia melanggar pasal pornografi. Bahkan Dewan Pers menilai, putusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi pers," ujarnya.

Iman menyadari rekam jejak digital dan peristiwa masa lalu setelah dirinya diangkat sedang disorot. Sejak awal, kata dia, dirinya tidak pernah berbohong kepada publik, semua bisa dilihat dalam jejak digital dan tidak ada kasus pelanggaran hukumnya di masa lalu.

"Saat itu netizen masih belum terpolarisasi dan belum terjadi perpecahan kubu aspirasi politik maupun ideologi seperti sekarang. Dalam percakapan itu yang juga melibatkan beberapa orang seperti pekerja seni termasuk saya, dapat saja menggunakan bahasa gurauan yang oleh pihak lain dapat dianggap sebagai hal serius," kata Iman.

Iman menegaskan, saat ini dirinya akan fokus bekerja membenahi TVRI. Dia menerima sorotan saat ini sebagai kritik untuk perbaikan.

"Saya akan fokus bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Saya juga sudah mulai berusaha menyelesaikan urusan internal yang sangat strategis ialah menyelesaikan urusan tunjangan kinerja karyawan khususnya mengenai rapel tunkin yang merupakan hak-hak karyawan. Sejalan dengan itu saya bersama kolega anggota Direksi juga memulai penyelesaian pengisian jabatan struktural yang masih kosong, guna memperlancar urusan penyelenggaraan TVRI," tuturnya.