Pembagian Bansos Dinilai Berantakan, Pemprov DKI Diminta Jujur

Naviri Magazine - Pemprov DKI Jakarta diminta jujur dan transparan dalam mengelola bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, menyebut banyak warga yang mengeluhkan lambannya bansos diberikan. Sebab, lewat dari jadwal yang ditentukan, bansos belum kunjung diterima sebagian masyarakat di wilayah tertentu.

Distribusi serta kesiapan Pemprov DKI pun dipertanyakan. Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengusulkan lockdown total wilayah Jakarta saat virus korona mulai bertambah di Jakarta, dan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi, termasuk memberikan bansos pada masyarakat yang terdampak.

"Mulai sekarang, Pemprov DKI harus terbuka mengenai data penerima. Data pun perlu diperbarui karena banyak warga yang seharusnya dapat, tetapi belum mendapat bansos," kata Justin.

Tidak hanya itu, jajaran Tim Gugus Tugas Covid-19 DKI diharapkan mengumumkan secara rinci sebaran penerima bansos beserta waktunya.

Justin melihat, selama ini pengumuman yang diberikan melalui konferensi pers atau rilis harian kepada media hanya sekadar formalitas. Di dalamnya tidak terlalu detail info mengenai cakupan area pemberian bansos.

"Disertai penjelasan kalau kuantitasnya terbatas, mohon pengertian, ini untuk yang paling membutuhkan, disertai dengan liputan orang-orang yang masuk kategori. Karena selama ini hanya diumumkan secara general, bilang pemerintah akan memberikan bantuan, tanpa informasi klasifikasi. Sehingga banyak warga berpikir semua akan dapat," tukasnya.

Pemberian bansos pun bisa dikatakan lamban. Terbukti, hingga hari ke-9 pelaksanaan PSBB, baru 24% atau 300 ribu paket sembako yang didistribusikan.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.