Rizal Ramli: Kenaikan Iuran BPJS Akan Menambah Angka Kemiskinan di Indonesia

Naviri Magazine - Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan saran kepada pemerintah, dan khususnya kepada presiden Jokowi, agar mempertimbangkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belakangan ini. Bahkan menurutnya, banyak yang seharusnya dilakukan Jokowi dalam kondisi saat ini.

Belakangan ini, Rizal memang mengkritik kebijakan pemerintah yang tegas menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona. Ia menuliskan sarannya melalui akun Twitternya, @RamliRizal, sekaligus menujukan kepada akun @jokowi.

“Pak @jokowi sebetulnya punya pilihan mudah: Batalkan program prakerja Rp20 Trilliun, termasuk setoran abal-abal dan KKN provider online (Rp5,6 Trilliun), gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tariff tidak perlu naik. Gitu aja ribet, yang penting ada hati utk rakyat!” tegas Rizal.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana dalam Perpres itu terdapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi… mengambil keputusan itu juga harus bijak, melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kondisi ekonomi kita, kemudian apakah ada cara lain yang seharusnya bisa dilakukan tanpa menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu,” tegas Rizal.

Ia pun kembali mengingatkan, bahwa program-program yang sampai saat ini masih menjadi prioritas bagi pemerintah seharusnya bisa ditahan, demi mengatasi kondisi ekonomi serta masyarakat yang terdampak corona masih membutuhkan bantuan.

“Saya sudah berkali-kali berikan saran, yang mana yang lebih prioritas, proyek infrastruktur apa rakyat, kartu prakerja atau rakyat, sehingga jika berpikir tentang keberpihakan terhadap rakyat... ya rakyat menjadi prioritas. Dengan menaikkan iuran tersebut, seperti saya katakan sebelumnya, akan menambah angka kemiskinan,” ungkap Rizal.

Rizal memang sempat menyampaikan solusinya terkait defisit BPJS Kesehatan.

“Modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang gagal finansial sejak awal. Dan dari awal saya sudah katakan, bahwa pemerintah harus melakukan revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja digratiskan,” tutup Rizal.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini memang kerap memberikan kritikan dan saran terhadap apa yang menjadi kesulitan bagi pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi. dimana pertumbuhan ekonomi jelas tak mencapai target.

Diantaranya, penggunaaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) penanganan virus corona baru atau Covid-19. Ia juga meminta agar pemerintah merelokasi dana pembangunan infrastruktur untuk masyarakat yang terdampak corona.

Rizal juga dengan keras berupaya mencegah agar tidak terjadi pencetakan uang yang akan berdampak pada inflasi.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.