PA 212 Ngotot Minta Jokowi Diberhentikan, Politisi PBB Beri Penjelasan Telak

Naviri Magazine - Dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta MPR menggelar sidang untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Partai Bulan Bintang (PBB) menjelaskan syarat pemberhentian presiden.

"Keliru meminta MPR memberhentikan Presiden. Berikut syarat yang harus dilalui, Merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001, diatur mengenai syarat-syarat memberhentikan presiden yang terdiri dari tiga syarat.

“Pertama, presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan atau korupsi dan melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara," kata Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono.

Ia mengimbau untuk tidak menjadikan presiden sebagai sasaran amarah.

"Maka saya menghimbau agar jangan menjadikan Presiden sasaran amarah, mari rasional tolak RUU HIP dengan Konstitusional memberikan aspirasi penolakan pada DPR RI, wajib bagi bangsa ini selalu bertindak secara konstitusional," ujarnya.

Menurutnya, Jokowi akan menolak jika RUU yang dibahas mendapat penolakan dari masyarakat.

"Presiden Joko widodo adalah benteng terakhir yang akan menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI, jelas itu adalah salah satu sumpah kesetian bagi seorang Presiden di republik Indonesia.

“Saya yakin jika RUU HIP dengan konten yang sekarang jelas ditolak rakyat ini tetap dilanjutkan pembahasannya untuk jadi UU maka sebelum itu saya yakin Presiden akan menolak dan dengan kewenangannya akan meminta DPR untuk membatalkan sebelum jadi," kata Sukma.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212, Edy Mulyadi, membacakan tuntutannya.

"Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi," kata Edy dalam orasinya.

"Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan Neo-Komunisme," tuturnya.