Indonesia: Di Antara Wabah Virus Corona dan Ketidakpastian Nasib Ekonomi (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Indonesia: Di Antara Wabah Virus Corona dan Ketidakpastian Nasib Ekonomi - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Misalnya teori konspirasi bahwa COVID-19 tidak semematikan dan semenakutkan gambaran media, atau masalah baru-baru ini mengenai rumah sakit yang mengambil untung dari klaim pasien COVID-19, juga kontroversi foto jenazah yang diambil oleh Joshua Irwandi, fotografer National Geographic.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Wiku Adisasmito malah menyebut foto tersebut tak semestinya disebar. Joshua dan siapa saja yang turut mendistribusikan dicap sebagai orang yang “tidak beretika”. Tak ada klarifikasi data dan fakta resmi yang keluar dari pemerintah untuk mengonfirmasi isu-isu tersebut.

Mereka malah lebih aktif memanggil influencer ke istana, mengampanyekan kalung anti-Corona, membuka tempat-tempat wisata, dan berdalih soal rendahnya serapan anggaran kesehatan akibat jumlah pasien COVID-19 masih sedikit. Padahal per tanggal 21 Juli, Worldometers mencatat jumlah kasus positif Indonesia mencapai 89.869, melampaui China di angka 83.693.

Sementara Indonesia terus merangkak naik dari peringkat 24 total kasus terbesar di dunia, pemerintah cenderung menciptakan ilusi rasa aman sesaat bagi masyarakat. Mungkin maksudnya baik, supaya masyarakat tidak panik. Tapi sudahkah mereka memikirkan efek jangka panjang dari penciptaan ilusi ini?

“Kurangnya komunikasi risiko pemerintah berefek pada persepsi masyarakat yang akhirnya jadi menyepelekan pandemi,” kata Nurul.

Pak Menkes, fokus dong!

Jika negara-negara lain membuka fase kelaziman anyar mereka dengan standar kesehatan dari WHO, Indonesia mengambil tindakan berbeda. Saat Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dilonggarkan, angka reproduksi efektif (Rt) virus SARS-CoV-2 kita masih belum stabil. Padahal idealnya Rt harus berada di bawah angka 1 agar transmisi virus bisa ditekan.

Angka Rt mencerminkan kemampuan virus bertransmisi. Angka 1 berarti satu orang terinfeksi bisa menularkan pada satu orang lainnya. Semakin besar Rt maka makin masif jumlah penyebaran virus. Sepekan terakhir, Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus positif tertinggi masih memiliki Rt di atas 1.

“Era kelaziman anyar kita dibuat bukan berdasar pertimbangan kesehatan, tapi pertimbangan ekonomi,” Nurul berujar.

WHO mensyaratkan setidaknya enam poin yang harus dipatuhi negara untuk beralih ke fase normal baru. Pertama pengawasan kuat dan penularan terkontrol; memiliki kapasitas deteksi, isolasi, tes, rawat, dan telusur kontak; meminimalisir risiko wabah; melakukan pencegahan di sekolah dan tempat kerja; risiko-risiko penting terkendali; dan masyarakat sudah terdidik akan kelaziman baru.

Tapi dibanding fokus mewujudkan persyaratan tersebut, karena toh Indonesia belum lolos satupun kriteria yang dipersyaratkan WHO, kita memilih cuek. Pemerintah masih menerapkan keenam protokol kesehatan WHO seadanya. Seakan nyawa rakyat hanya sejumlah angka, protokol kesehatan kita masih berwarna abu-abu.

“Dari awal kita selalu merekomendasikan untuk melakukan masif screening. Perkuat contact tracking dan tracing,” tambah Nurul.

Dilihat dari pengawasan dan kontrol penularan, Indonesia memilih memberlakukan PSBB yang sangat fleksibel. Kemudian hal dasar seperti contact tracking dan tracing kasus juga tidak maksimal. Selama ini kasus terdeteksi kebanyakan berasal dari inisiatif pasien yang datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

Itu pun jika terdeksi tak semua ditelusuri siapa-siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien selama dua minggu terakhir. Mereka yang terinfeksi virus tapi tidak ke fasilitas kesehatan, entah karena takut atau merasa tidak sakit, dan tetap berkeliaran di masyarakat akan terus menambah angka kasus baru di Indonesia.

Sulit mengharapkan ekonomi yang tumbuh dan sehat dari masyarakat yang sakit.