Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

Naviri Magazine - Pemerintah secara resmi telah menyerahkan draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR. Setelah menerima draf tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, secara substansi, RUU BPIP yang diserahkan berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP. (RUU BPIP) Yaitu berisikan substansi yang telah ada di Perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat jadi substansi RUU BPIP," ujar Puan usai menerima sejumlah menteri yang diutus Presiden Jokowi untuk menyerahkan draf RUU BPIP di Gedung DPR.

Dalam kesempatan itu, Puan menegaskan pembahasan RUU HIP sudah selesai. Sehingga kini pemerintah dan DPR akan fokus membahas RUU BPIP.

Puan melanjutkan, draf RUU BPIP murni akan mengatur soal tugas, fungsi, wewenang, struktur kelembagaan BPIP. Ia juga meyakinkan bahwa soal Pancasila tidak akan diatur dalam RUU BPIP.

"Konsep pemerintah terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal," kata Puan. 

"Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah tidak ada lagi," lanjut dia.

Lebih lanjut, Puan menegaskan, RUU BPIP belum akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. RUU ini baru akan dibahas setelah mendengar masukan masyarakat. 

"DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut pelajari, beri saran dan kritik, terhadap konsep RUU BPIP," jelas Puan.

Nantinya, lanjut Puan, jika DPR dan pemerintah merasa sudah mendapat masukan yang cukup, maka RUU BPIP akan langsung dibahas. Puan kemudian menjelaskan tujuan pembahasan RUU BPIP.

"Hadirnya RUU BPIP ini jadi kebutuhan hukum  yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP," tutup dia.