Ombudsman Ungkap Akal-akalan Biaya Rapid Test dan Surat Keterangan yang Dikomersialisasi

Naviri Magazine - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menerbitkan aturan biaya maksimal rapid test corona senilai Rp 150 ribu. Namun hal ini belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. 

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mendapatkan laporan di Gorontalo masih ada yang tidak beres terkait hal ini. Biaya rapid test ada embel-embel lain sehingga dipatok melebihi Rp 250 ribu.

"Jadi sekarang ini penyelenggara layanan rapid test mau mengakali. Kalau cuma dilihat hasil rapid testnya reaktif or non reaktif Rp 150 ribu. Tapi kalau mau minta surat keterangan kalau hasilnya non reaktif bayarnya Rp 243 ribu," kata Alvin Lie. 

Menurut Alvin, ini sesuatu hal yang sangat aneh. Dan menjadi komersialisasi di tengah pandemi corona yang sudah membuat masyarakat menderita.

"Nah ini kan mengakali edaran Kemenkes. Jadi yang dijual surat keterangannya. Dan ini sudah jelas-jelas komersialisasi kan. Menjual surat keterangan. 

Alvin mendapat laporan terkait rapid test ini dari kepala perwakilan Ombudsman untuk Gorontalo. Praktik tersebut ditemukan di sebuah rumah sakit.

"Ini yang minta rumah sakitnya. Makanya kami akan minta keterangan Dinkes dalam hal ini apa yang bisa dilakukan," tutur dia.

Setelah diselidiki, baru kemudian apa sanksi yang akan diberikan ke pihak rumah sakit. Menurutnya, apa yang dilakukan di Gorontalo di luar nalar.

"Misalnya yang pertama teguran lisan, teguran tertulis atau sanksi berikutnya denda. Atau sanksi berikutnya lagi bisa pembekuan izin. Ini kondisi pandemi tapi mereka mencari keuntungan dari sana. Sungguh tak etis. 

"Masa tes cuma dilihat hasilnya, kalau minta surat keterangan harus bayar lagi itu kan gila. Rp 150 ribu harusnya berdasarkan surat keterangannya. Seperti kita ke lab dikasih hasilnya tertulis. Kalau tidak kan sama juga bohong," tutup Alvin Lie.