Pandemi Covid-19 Bikin Kacau Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Siapkan Strategi

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memiliki strategi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi agar bisa positif di tahun ini. Caranya melalui stimulus program perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial, kata Sri Mulyani bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada masyarakat kelas bawah yang pendapatannya menurun akivat covid-19. Pasalnya, perekonomian Indonesia saat ini penopangnya berasal dari sektor konsumsi.

"Karena pandemi ini sudah mempengaruhi bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga penghasilan masyarakat. Oleh karena itu perlindungan sosial di Indonesia di perluas," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Bank Indonesia.

Sri Mulyani sempat menyinggung, bahwasanya dari perkiraan pemerintah pandemi covid-19 masih akan berlangsung sampai akhir tahun 2020.

Oleh karena itu, stimulus untuk melindungi masyarakat lewat jaring pengaman sosial pun diperpanjang, yang tadinya hanya sampai Agustus (6 bulan sejak Maret), kini sampai Desember 2020.

"Kami mempertimbangkan covid mungkin tidak selesai akhir tahun, maka semua program perlindungan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Jadi akhir 2020 dari awal covid pada Maret sampai Desember, banyak dari program ini terus dinikmati. Dan kita sadar, ini tidak cukup dan kami menyasar UMKM yang juga kena dampak," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, anggaran tersebut terbagi ke beberapa program yang menyasar masyarakat kelompok bawah mulai dari program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek, bantuan langsung tunai (BLT) untuk non Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, diskon listrik, hingga BLT dari dana desa.

Selain perlindungan sosial, Sri Mulyani mengatakan pemerintah memulihkan perekonomian nasional juga melalui program dukungan kepada UMKM dan korporasi. Program tersebut berpotensi untuk dilanjutkan sampai tahun 2021, mengingat belum ada yang mengetahui kapan pandemi Corona berakhir dana kapan vaksin bisa ditemukan.

"Dalam proses merancang APBN 2021 dan banyak program yang sudah diluncurkan di 2020 dan akan dievaluasi berapa yang akan dilanjutkan dan kelompok sasaran, dan ini kami diskusikan dengan parlemen dan dokumennya sudah kami masukan, dan masih ada waktu ini sudah efektif ini sudah baik," jelasnya.

Sebelum mengesahkan untuk melanjutkan beberapa program perlindungan sosial di 2021, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasalnya, DTKS akan menjadi acuan satu-satunya pemerintah dalam menyalurkan program perlindungan sosial maupun subsidi energi ke depannya.

"Kami meminta Kemensos dan Kemendagri untuk memberikan insentif dan Kemenkeu mendorong pemberian insentif kepada pemda agar mereka bisa mengupdate data rumah tangga dan datanya bisa ditingkatkan lagi," ungkapnya.