Para Guru Kembali Tagih Nadiem Terkait Kurikulum Darurat Pandemi Corona

Naviri Magazine - Guru kembali menagih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk melakukan penyesuaian kurikulum di tengah pandemi virus corona. Mereka menilai proses pembelajaran saat ini tidak bisa dipaksakan sesuai kurikulum 2013.

"Sekarang-sekarang ini kan [soal pencapaian kurikulum] hanya imbauan saja. Pandemi ini kan sudah lama. Kok, lama sekali mengambil keputusan untuk mengubah kurikulum itu," ujar Fahmi Hatib, guru SMA Negeri 1 Monta di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Penyesuaian kurikulum, menurutnya, perlu dilakukan pemerintah pusat untuk membantu jalannya pembelajaran pada masa pandemi. Sebab kegiatan belajar-mengajar tak bisa berjalan normal.

Misalnya di sekolah Fahmi mengajar, terdapat kendala keterbatasan infrastruktur, ekonomi dan geografis yang dihadapi. Akhirnya, guru harus mengunjungi rumah siswa untuk mengajar.

Hal ini menyebabkan waktu belajar terpangkas. Dengan waktu yang terbatas, pencapaian pembelajaran tak bisa dipaksakan sesuai kurikulum.

Dinas pendidikan setempat, kata Fahmi, sudah sempat menginstruksikan guru memilih materi pembelajaran yang dinilai esensial. Namun ia berpendapat hal ini seharusnya tidak dilimpahkan kepada guru.

"Semestinya pusat menyiapkan kurikulum dalam kondisi tidak normal. Idealnya, ya. Itu nanti jadi acuan kita di sekolah memberi pelajaran di kelas," ungkapnya.

Menurutnya, tidak semua guru memiliki kompetensi atau pemahaman kurikulum yang baik untuk memilih materi yang dinilai esensial. Ia mengatakan hal ini seyogyanya menjadi keahlian pemerintah pusat.

Instruksi serupa juga ditemukan di DKI Jakarta. Kepala Sekolah SMA Negeri 111 Jakarta, Ujang Suherman mengatakan pihaknya mengajar berdasarkan penyesuaian kurikulum yang dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

"Oleh Disdik dikumpulkan ketua dan pengurus MGMP. Kemudian MGMP menganalisis kompetensi dasar yang esensial. Hasilnya jadi semacam rekomendasi dari MGMP untuk teman-teman guru di DKI," ujarnya.

Ia pun menilai penyesuaian kurikulum dari pusat sangat dibutuhkan. Ujang menjelaskan di Jakarta pun sekolah dituntut memangkas waktu belajar karena pandemi.

Umumnya sehari siswa diwajibkan belajar empat mata pelajaran, dengan waktu 45 menit per mata pelajaran. Namun selama wabah harus dikurangi menjadi tiga mata pelajaran per hari, dengan waktu 30 menit per mata pelajaran.

"Maka konsekuensinya harusnya kurikulum juga ada pemadatan. Atau yang banyak disebut kurikulum darurat," katanya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan, Retno Listyarti mengatakan kendala pembelajaran di tengah pandemi pada tahun ajaran baru tak ada bedanya dengan tahun ajaran sebelumnya.

Ia masih menemukan keluhan jam belajar yang panjang, jumlah mata pelajaran per hari seolah keadaan normal, dan beratnya penugasan yang diberikan guru kepada siswa.

"[Ini karena] belum ada pengurangan kompetensi dasar dan materi esensial, sehingga wajar kalau beratnya PJJ fase satu kembali terulang di fase kedua. Beban guru, siswa dan orang tua sebagai pendamping anak belajar belum dikurangi," katanya melalui keterangan tertulis.

Dalam hal ini KPAI mendorong agar Kemendikbud segera melakukan penyederhanaan kurikulum. Retno menilai hal ini bahkan seharusnya sudah dipersiapkan sebelum PJJ tahun ajaran baru dimulai.

"Kemdikbud harus memilih dan memilah materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah," lanjutnya.

PJJ sendiri pertama kali diterapkan Maret 2020. Pada tahun ajaran baru Nadiem memutuskan sekitar 94 persen siswa masih harus PJJ sampai waktu yang belum ditentukan.

Namun hingga kini belum banyak suara dari Kemendikbud terkait penyederhanaan maupun penyesuaian kurikulum. Terakhir Nadiem menyatakan pihaknya masih menggodok urusan ini.

"Ada satu tim khusus di bagian tim Balitbang kita yang sedang merumuskan bagaimana kita mereformat atau melakukan berbagai macam perubahan pada kurikulum dan asesmen kita selama masa PJJ ini," kata Nadiem dalam Rapat Kerja virtual bersama Komisi X DPR RI, Kamis (2/7).

Media telah berupaya menanyakan perihal penyesuaian kurikulum kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno, namun hingga kini belum dijawab.

Pada awal Juni lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga meminta Kemendikbud agar membuat kurikulum baru di tengah pandemi virus corona. Permintaan itu kembali diajukan lantaran belum ada kabar baik mengenai hal tersebut.

"PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang 'Kurikulum Sekolah Era Pandemi (KSEP)' yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional," ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.