PKS Sebut Reshuffle Mesti Dilakukan Agar Jokowi Tak 'Omong Doang'

Naviri Magazine - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera merealisasikan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle ini kembali menguat usai kemarahan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut jika Jokowi tidak merealisasikan reshuffle dalam kurun satu pekan ke depan, maka ia menilai kemarahan Jokowi pada pembantunya hanya sebatas ucapan belaka.

"Saya tidak mau suudzon, tapi kalau seminggu ini tidak ada kabar (reshuffle), maka omdo, omong doang," ujarnya dalam Diskusi Polemik Trijaya.

Rekaman video sidang kabinet sendiri baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6). Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

Menurut Mardani, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai jika Jokowi tidak membuktikan perkataannya tersebut, justru akan memicu berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Ruang publik kian cerdas, kalau sudah rilis, sudah kelihatan mimiknya, tetapi tidak klimaks, tanpi anti klimaks nanti ada erosi trust (kepercayaan) kepada pemerintah," imbuhnya.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai kemarahan Jokowi dipicu minimnya realisasi penyaluran stimulus Covid-19. Rendahnya penyaluran stimulus tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu.

Selang dua hari kemudian, Jokowi meluapkan kemarahannya serta menyentil kementerian dengan realisasi penyaluran stimulus Covid-19 yang masih rendah.

Bhima menilai Jokowi memiliki waktu satu bulan untuk merombak jajaran kabinetnya. Waktu satu bulan tersebut dihitung dari paparan yang disampaikan Sri Mulyani, yakni pada 16 Juni, bukan ketika Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri.

"Itu (reshuffle) deadlinenya tanggal 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi ada waktu satu bulan kalau mau ada pembenahan. Kalau benar-benar presiden mau melakukan reshuffle," ucapnya.

Sepakat dengan Mardani, jika kemarahan Jokowi itu hanya sebatas ucapan, maka akan memberikan sentimen buruk kepada investor. Sebab, kemarahan Jokowi sudah direspon oleh pelaku pasar, sehingga mereka cenderung wait and see (menunggu) realisasi ucapan kepala negara.

"Saya ingin melihat keseriusan Pak Jokowi, kalau mau reshuffle ya reshuffle saja. Jangan kemudian dibuat mengambang seperti ini karena kalau dibuat mengambang seperti ini pelaku bisnis dan investor mau masuk ke Indonesia itu mereka wait and see karena ini akan terkait kalau ganti menteri ganti kebijakan," tuturnya.