Upaya Pulihkan Ekonomi, Urusan KPR Akan Dipermudah agar Orang-orang Bisa Beli Rumah

Naviri Magazine - Menggairahkan sektor perumahan diyakini dapat mendorong pemulihan ekonomi RI dengan cepat. Pasalnya, lewat sektor perumahan bisa memberikan dampak ganda untuk meningkatkan aktivitas perekonomian.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga akan digelontorkan untuk industri perumahan, sebagai upaya memitigasi dampak pandemi covid-19.

"Sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan dan instrumen baru karena sektor ini punya multiplier effect ke 170 industri lainnya. Kami harapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan permintaan dari sektor lain sehingga mendorong pemulihan ekonomi," jelas Suahasil dalam diskusi virtual.

Jika sektor perumahan meningkat, lanjutnya, hal ini akan mendorong permintaan di sektor lainnya. Sehingga perekonomian akan kembali pulih di kuartal III dan IV tahun ini.

Pada kuartal III diharapkan perekonomian bisa tumbuh positif, sehingga Indonesia bisa terhindar dari situasi resesi. Mengingat, pada periode Juli-September ini aktivitas ekonomi sudah mulai menggeliat lagi.

"Kita berharap bahwa kuartal III yaitu sekarang kita sedang jalani bulan Juli Agustus dan September, Indonesia itu bisa naik tidak lagi negatif pertumbuhannya tapi bisa mengarah kepada positif," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

Skema yang sudah digelontorkan antara lain Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Skema itu, kata dia untuk mendongkrak industri perumahan subsidi di Tanah Air.

Pasalnya dari catatan Kementerian PUPR, di masa pandemi tercatat adalah lebih dari dari 11 juta backlog kepemilikan rumah. Oleh karena itu, skema-skema tersebut diharapkan bisa memulihkan ekonomi secara nasional yang berasal dari sektor perumahan.

"Kami meyakini langkah strategis tersebut akan mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga akan berpengaruh pada ekonomi nasional," tuturnya.

Hingga kini, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus untuk mendongkrak sektor perumahan. Stimulus tersebut diberikan untuk menggarap angka backlog perumahan di Indonesia sekaligus mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala N Mansury menjelaskan, adanya keberpihakan pemerintah mulai dari aturan hingga penempatan dana negara menjadi angin yang segar bagi perekonomian.

Kredit yang dialirkan Bank BTN, pun diklaim Pahala memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Karena kredit tersebut akan menjadi tempat tinggal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bank BTN sendiri tercatat telah menerima dana negara sebesar Rp 5 triliun pada pertengahan Juni 2020. Pahala memprediksi, seluruh dana negara yang telah ditempatkan pemerintah tersebut akan terserap habis pada akhir Juli 2020.

"Kami meyakini perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp 15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020," kata Pahala dalam kesempatan yang sama.

Hingga kini sektor perumahan di Tanah Air baru memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,77%. Posisi tersebut jauh di bawah kontribusi properti di negara kawasan Asean lainnya yang berkisar 8% hingga 23%.

"Sehingga kami berkomitmen akan terus mendukung pengembangan sektor perumahan. Apalagi di masa pandemi ini, rumah menjadi tempat berlindung paling aman bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyampaikan akan mendukung penyediaan likuiditas bagi pembiayaan kepemilikan rumah.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, sepanjang Semester I tahun 2020 SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp 4,2 triliun.

Ananta juga menuturkan, SMF sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan, tengah memperkuat perannya.

SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%

Senada dengan SMF, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Hendi Prio Santoso pun mengatakan, pihaknya juga telah memberikan solusi One-Day-One-Home untuk mengefisiensikan proses pengerjaan dinding.