Sri Mulyani: Pembiayaan Utang Hingga Akhir Juli Mencapai Rp 519,2 Triliun

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp 519,22 triliun.

"Angka ini naik 118 persen dibanding tahun lalu," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 25 Agustus 2020. Apabila dibandingkan proyeksi dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, realisasi tersebut baru mencapai 42,5 persen dari target.

Realisasi utang tersebut, kata Sri Mulyani, terdiri dari Surat Berharga Negara neto sebesar Rp513,41 triliun atau 43 persen dari proyeksi di Perpres 72. Angka tersebut naik 110 persen dibanding SBN neto yang diterbitkan sampai akhir Juli tahun lalu.

Selain dari SBN, realisasi utang juga terdiri dari realisasi pinjaman neto sebesar Rp 5,81 triliun atau 12,4 persen dari target. "Dan ini menurun tajam dari tahun lalu," ujar dia.

Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp 16,50 triliun. Rinciannya, pencairan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp 9,5 triliun dan investasi kepada BLU sebesar Rp 7 triliun.

Pada bulan Juli pun, Sri Mulyani berujar pemerintah berhasil masuk ke pasar Jepang dengan penerbitan Samurai Bonds senilai JPY 100 miliar, yang merupakan penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari penerbit Asia setelah masa pandemi.

Pemerintah juga telah menerbitkan SBN Ritel seri ORI017 yang berhasil mencatat rekor SBN Ritel dengan penjualan tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018 dengan total penjualan sebesar Rp 18,34 triliun.

Selain itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus bersinergi dan melakukan koordinasi intensif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam SKB I dan II.

Partisipasi BI berdasarkan SKB I telah mencapai Rp 42,956 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II atau burden sharing sebesar Rp 82,1 triliun yang digunakan untuk belanja kelompok public goods dan Rp 22 triliun untuk pemenuhan pembiayaan non-public goods.