Utang RI Disorot Lembaga Internasional, Sri Mulyani Pastikan Tak Akan Ugal-ugalan

Naviri Magazine - Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. 

Fitch menilai, langkah pemerintah pada kebijakan fiskal yang tidak biasa di tengah pandemi ini telah memberikan ruang untuk meminimalisir tekanan. Seperti diketahui, pemerintah melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen selama tiga tahun. 

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, langkah pemerintah tersebut karena kondisi dan situasi saat ini memang memaksa setiap pengambil kebijakan untuk membuat suatu kebijakan yang tidak biasa. Namun dia menegaskan pemerintah akan tetap melakukannya secara terstruktur dan berhati-hati. 

“Meski extraordinary, namun pemerintah tetap memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro-mikro sektoral itu seluruhnya dijaga secara hati-hati,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual. 

Dalam laporannya, Fitch juga menyoroti langkah pemerintah mengenai pembiayaan utang, utamanya kebijakan berbagi beban pembiayaan dengan Bank Indonesia (BI) atau burden sharing. 

Lembaga yang bermarkas di AS ini menilai, jika BI kembali membiayai pemerintah setelah 2020, maka ada potensi pemerintah akan ikut campur dalam kebijakan moneter. Ini dinilai akan merusak kepercayaan investor. 

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tetap mematuhi rambu-rambu keuangan. Pembiayaan pun dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak ugal-ugalan. 

“Kita jelaskan langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian kita jelaskan langkah-langkah extraordinary, burden sharing, ini masih dalam rambu-rambu internasional prudent dan fair,” jelasnya. 

“Dilakukan sesuai kebutuhan atau elemen, tidak ugal-ugalan yang gambarkan mencetak uang mudah dan gunakan dengan tidak bertanggung jawab. Arahnya harus kerja cepat, harus kerja keras, ini krisis, maka harus kerja tidak suasana biasa,” tambahnya. 

Fitch Ratings memperkirakan defisit akan menyempit menjadi 5 persen pada 2021 dan 3,5 persen pada 2022, karena sebagian besar dari pengeluaran pemerintah terkait pandemi bersifat sementara.

"Kami memperkirakan utang pemerintah secara umum akan meningkat menjadi 36,7 persen dari PDB pada 2020 dari 30,6 persen dari PDB di 2019, dan mencapai puncaknya pada 39,1 persen dari PDB pada 2022," tulis Fitch.

Sementara beban utang maupun kenaikannya tahun ini (6 persen dari PDB), masih jauh lebih kecil dari median kategori 'BBB' sebesar 51,7 persen atau 9,5 persen dari PDB lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Namun demikian, beban utang pemerintah, jika diukur sebagai rasio terhadap pendapatan pemerintah, secara umum lebih tinggi daripada beban utang pemerintah sejenis, yaitu 307,7 persen pada tahun ini (median BBB: 138,3 persen).

Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk melalui sistem teknologi informasi yang lebih baik untuk memastikan penggunaan data yang tersedia secara optimal, yang seiring waktu akan meningkatkan rasio pendapatan, yang terendah di antara kategori 'BBB' di 11,9 persen pada 2020.

"Namun, penurunan bertahap dalam tarif pajak perusahaan antara 2021 dan 2023, dari 25 persen menjadi 20 persen kemungkinan akan mengimbangi beberapa keuntungan pendapatan dalam jangka pendek sebelum potensi keuntungan jangka menengah terwujud melalui investasi yang bergerak naik," tulis Fitch.