Mahfud MD: Tidak Ada Larangan Orang Maju Pilkada Karena Kakaknya Bupati

Naviri Magazine - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak ada hukum atau konstitusi yang melarang seseorang mencalonkan diri dalam pemilihan umum hanya karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat. Jika melarang maka termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Mana ada di dunia ini orang melarang mencalonkan diri hanya karena kakaknya bupati. Ini fakta yang kita hadapi," katanya dalam pidato kunci webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal.

Jika di bidang ekonomi, kata Mahfud, maka budaya nepotisme bisa dicegah dengan belajar dari pemerintahan kolonial Belanda. Zaman itu, keluarga pejabat tidak boleh ikut terlibat dalam proyek yang sedang dijalankan.

"Kalau di bidang politik seperti itu saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi," tuturnya.

Menurut Mahfud, jika ada yang tidak suka dengan nepotisme politik maka cara menghadapinya dengan kesadaran moral masing-masing. "Perjuangannya perjuangan politik dan moral, kampanye gitu agar jangan ini dan jangan itu tapi kalau melarang tidak bisa," ujar dia.

Meski begitu, kata Mahfud, praktek nepotisme tidak semuanya buruk. Ia mencontohkan di Bangkalan, Madura pernah ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai bupati karena menilai kepemimpinan kakaknya di sana buruk.

Mahfud tidak memungkiri jika dalam Pilkada 2020 ini menuai kritik karena banyak keluarga pejabat yang maju sebagai calon kepala daerah.

Beberapa kerabat penguasa yang maju antara lain Gibran Rakabuming Raka (anak Presiden Jokowi), Bobby Afif Nasution (menantu Presiden Jokowi), Siti Nur Azizah (putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin), Hanindhito Himawan (anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung), dan lainnya.