Pelajaran Sejarah Tak Akan Lagi Diwajibkan di Sekolah, 9 Ribu Orang Teken Penolakan

Naviri Magazine - Sebanyak 9.075 orang terpantau menandatangani petisi digital yang menolak wacana pencabutan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Kurikulum 2013, sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib dipelajari seluruh siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal ini kabarnya akan diubah dalam wacana perubahan kurikulum baru yang bakal diluncurkan Maret 2021. Penyederhanaan kurikulum merupakan salah satu mandat Presiden RI Joko Widodo.

"Tempatkan mata pelajaran Sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar yang wajib diajarkan seluruh bangsa di semua tingkat kelas dan jenjang SMA, SMK, MA, MK," tulis petisi tersebut, dikutip dari situs change.org, Jumat (18/9).

Petisi tersebut mengatakan, ingatan akan sejarah bangsa merupakan ilmu yang penting dipelajari setiap generasi muda. Jika hal ini dilupakan, generasi ini bisa tak tahu latar belakang sejarah mereka, dan terkikis jati dirinya.

Kondisi ini bisa menggagalkan upaya pemerintah menjadikan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang berkarakter dan berbudaya. Menurut penulis petisi, pelajaran sejarah harus dijadikan kewajiban untuk siswa.

"Mata pelajaran Sejarah adalah media yang paling ampuh untuk memperkuat jati diri dan karakter manusia. Ia juga merupakan alat pemersatu kita sebagai sebuah bangsa. Sedangkan guru Sejarah adalah ujung tombak sekaligus benteng dari peradaban," lanjut petisi tersebut.

Wacana perubahan kurikulum disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada awal September ini di hadapan Komisi X DPR RI. Ia mengatakan kurikulum baru bakal diuji coba 2021.

Melalui perubahan kurikulum ini, ia ingin guru mengidentifikasi siswa dan mengajar sesuai kemampuan mereka. Menurutnya capaian pendidikan yang ditargetkan pemerintah sulit tercapai jika materi belajar diseragamkan secara nasional.

Kabar dicabutnya mata pelajaran Sejarah dari mata pelajaran wajib bermula melalui paparan sosialisasi kurikulum baru yang beredar di lingkungan pendidikan belakangan.

Media telah berupaya mengonfirmasi paparan tersebut kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani, namun belum mendapat jawaban.