Pengamat Politik: Jokowi Harus Diingatkan untuk Tidak Bagi-bagi Jabatan Semata

Naviri Magazine - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri disarankan menyampaikan pernyataan politik terbuka apabila tidak puas terhadap keputusan Presiden Joko Widodo. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC), A. Khoirul Umam.

Umam mengaku heran dengan diamnya Megawati merespons segala keputusan Jokowi dalam menentukan orang di luar PDIP menempati ruang politik strategis.

Padahal kata Umam, PDIP dan Megawati memiliki saham politik besar dalam mengusung Jokowi menjadi Presiden selama dua periode ini.

"Terkait dengan keluhan PDIP dan Megawati yang merasa tidak puas dengan komposisi jatah Menteri di kabinet, seharusnya PDIP dan Megawati menyatakan saja secara terbuka. Jangan berharap orang lain memahami harapan jika tidak pernah dinyatakan secara terbuka," demikian kata Umam.

Selain itu, Umam juga mengingatkan Jokowi agar menyadari betul bahwa pentingnya politik akomodasi tidak diterjemahkan dengan ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Misalnya belakangan semakin banyak relawan Jokowi yang mendapatkan posisi komisaris BUMN. Seharusnya Presiden sadar bahwa BUMN bukanlah ajang untuk bagi-bagi kekuasaan. Semua harus didasarkan pada basis professionalisme dan merit-system," kata Pria yang juga Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina.

Merespons keputusan Politik Jokowi akhir-akhir ini, Umam meminta Megawati tidak berdiam diri.

Dalam pandangan Umam, diamnya Megawati sebagai pimpinan partai penyokong utama kekuasaan Jokowi bisa didefinisikan merestui segala keputusan Jokowi. termasuk menempatkan orang-orang di luar PDIP pada ruang jabatan strategis.

"Diamnya Mega berarti memberikan restu pada keputusan-keputusan politik Presiden. Jika memang itu terjadi, berarti ada komunikasi yang tersumbat antara Megawati dan Jokowi," tandas Umam.