Setahun Jokowi-Maruf, Ini 9 Menteri yang Layak Dipertimbangkan untuk Dicopot

Naviri Magazine - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin genap setahun memimpin Indonesia, pada Selasa (20/10).

Oleh banyak pihak, termasuk relawan, momen setahun pemerintahan kedua Jokowi harus dijadikan bahan evaluasi. Termasuk mengaveluasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, kemungkinan itu masih bergantung pada hak prerogatif seorang Presiden yaitu Jokowi sendiri.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, apabila benar ada kocok ulang kabinet, maka ada beberapa pos kementerian yang sedianya perlu diveluasi.

Hal itu guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Lebih lanjut, Ujang Komarudin mengurai pos-pos kementerian yang dinilai memiliki kinerja yang tidak bagus. 

"Soal kinerja (kementerian) yang tidak bagus bisa saja yang kenak reshuffle. Seperti Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi," kata Ujang Komarudin.

Lengkapnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Juliari Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menaker Ida Fauziyah, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim ekonomi yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Ujang, menteri-menteri tersebut layak di-reshuflle lantaran dianggap bukan hanya kinerjanya kurang memuaskan, tetapi juga kerap buat gaduh dan acap kali mendapatkan kritikan dari publik.

Namun begitu, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kocok ulang kabinet bisa saja diundur alias molor oleh Jokowi. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus pada UU Cipta Kerja yang massif ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.

"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh. Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara marathon oleh mereka," demikian Ujang Komarudin.