Papua Barat Deklarasi Kemerdekaan, Gatot Nurmantyo Ungkap Ketidakadilan: Mereka Frustrasi

Naviri Magazine - Reuni 212 tahun ini digelar secara virtual dengan format Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh. Tema yang diusung adalah 'Revolusi Akhlak, Solusi Indonesia yang Bermartabat.

Acara dimulai sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan ditayangkan oleh kanal YouTube Saeful Zaman. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Reuni 212 kali ini adalah para ulama dan tokoh yang diundang.

Ada sejumlah nama yang cukup familiar. Di antaranya Amien Rais, Anies Baswedan, Din Syamsudin, Fadli Zon, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, hingga Ahmad Dhani. Rizieq Shihab sendiri menjadi bintang utama dalam acara virtual tersebut.

Saat diberi kesempatan untuk berbicara, Gatot Nurmantyo menyoroti soal masalah keadilan di Indonesia. Menurutnya, pemerintahan saat ini gagal menerapkan sila ke 2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Contoh ketidakadilan menurutnya adalah saat pemeriksaan Rizieq Shihab karena melanggar protokol kesehatan.

"Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya," kata Gatot disambut tepuk tangan.

Ketidakadilan berikutnya menyebabkan terjadinya masalah di Papua.

"Terbukti sekarang di Papua, itu masalah keadilan. Di Papua Barat, di Sigi," katanya.

Gatot menyebut kelompok di Papua Barat menyatakan kemerdekaan karena sudah frustrasi. Jika mereka diperlakukan secara adil dan beradab, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi.

"Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Damai-damai saja."

Karena itulah, menurutnya perlu Revolusi Akhlak karena kondisi saat ini sudah parah. Jika tidak menerapkan Revolusi Akhlak, maka akan terjadi kelas-kelas dalam kehidupan bermasyarakat.

Papua Barat Deklarasi Kemerdekaan

Seperti diketahui sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Benny Wenda menegaskan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta mulai Selasa (1/12/2020). Ia menegaskan pihaknya sudah mulai menerapkan konstitusi sendiri dan kembali ke tanah kedaulatan.

Selain itu, Benny juga menegaskan, pihaknya menolak hukum apa pun yang terkait dengan Jakarta, dan tidak akan mematuhinya. 

"Kami menolak perpanjangan Otonomi Khusus di Jakarta, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya. Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi," kata Benny Wenda.

Menurutnya, ini adalah jalan panjang dan satu-satunya jalan menuju kebebasan bagi Papua Barat. Pemerintahan Sementara ini dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka. 

"Kita harus bersatu demi satu takdir kita, dalam satu semangat, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak kita untuk menentukan nasib sendiri," katanya.

Lebih lanjut Benny Wenda mengatakan, pemerintahan baru ini sedang menunggu untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu pihaknya akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis bagi rakyat Papua Barat. 

Nantinya, sambung Benny, konstitusi akan menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial. Ia mengaku didukung oleh semua kelompok pembebasan di Papua Barat.

"Sisa kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat West Papua," kata Benny Wenda.