Perjalanan Jokowi Sejak Berpasangan dengan Jusuf Kalla hingga Bersama Ma’ruf Amin

Naviri Magazine - “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” kata Joko Widodo dalam kampanye jelang Pemilihan Presiden 2019.

Frasa “tanpa beban” ini menjadi andalan Jokowi untuk meyakinkan rakyat bahwa ia bisa melawan desakan para elite politik dan menjalankan administrasi yang bekerja maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Janji itu sebenarnya bukan kali pertama. Lima tahun sebelumnya, pada debat capres-cawapres 2014, satu pertanyaan penting yang diungkap publik kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla adalah bagaimana pemimpin negara bebas dari tuntutan partai dan menghindari perilaku koruptif?

Jawaban Jokowi:

“Sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerja sama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kami ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. 

“Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan, tapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kita adalah kerja sama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi.”

Ketika Kabinet Kerja diumumkan pada Oktober 2014, 16 orang berasal dari partai politik dan 18 lainnya dari profesional non-partai. Status non-partai ini pun sebenarnya tak sepenuhnya murni. Sedangkan orang-orang yang berjasa kepada Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 mendapat posisi strategis.

 

Andrinof Chaniago, Ketua Tim Sukses Jokowi 2014, menjadi Kepala Bappenas; Amran Sulaiman, salah satu donatur terbesar Jokowi-JK, menjadi Menteri Pertanian; Andi Widjajanto, seorang pemikir di tim kampanye, menjadi Sekretaris Kabinet; Luhut Binsar Panjaitan, konco lawas Jokowi, sampai rela keluar dari Partai Golkar.

Jokowi bersikeras mengklaim tak menerapkan politik balas budi atau bagi-bagi jatah. Baginya, yang terjadi adalah sebuah kalkulasi matang. Bagaimanapun pemerintahannya membutuhkan dukungan partai politik agar bisa terlaksana dengan baik.

Tapi komposisi menteri yang diberikan kepada parpol sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan Jokowi-JK memang membagi-bagi jabatan secara “adil” kepada partai pendukung. Pada akhir periode mereka, jumlah total menteri dari partai ada 14 berbanding 20 dari non-partai.

Komposisi menteri Jokowi-JK ini seperti memastikan bahwa mengutamakan kepentingan rakyat di atas elite hanyalah jualan kampanye.

Pada periode kedua kepresidenannya Jokowi beralih dari kabinet ramping menjadi kabinet gemuk. Alasannya, dia ingin melakukan akomodasi semua kepentingan yang, sekali lagi, mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tidak cukup enam partai di parlemen mendukungnya, Jokowi, yang kali ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin, menambah Partai Gerindra sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Dengan komposisi ini, pembagian menteri tak jauh beda dengan sebelumnya. PDIP sebagai pemenang mendapat jatah empat menteri; disusul Partai Golkar (minus Luhut Panjaitan), PKB, dan Partai Nasdem dengan tiga menteri; kemudian Partai Gerindra dua menteri, dan PPP satu menteri. Selain itu Jokowi juga membagi-bagi posisi pejabat negara kepada tim sukses termasuk relawannya yang bergabung dalam pemenangan Pilpres 2019.

"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).