Mensos Risma Siapkan Skema Bansos yang Baru, Simak Penjelasan Lengkapnya

Naviri Magazine - Tri Rismaharini dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial RI akan memperbaiki skema distribusi bantuan sosial tahun 2021 untuk memastikan bahwa bantuan diterima secara utuh sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo.

“Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya,” ujar Mensos Risma di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.

Perbaikan skema ini bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan.

Risma mengaku penyaluran bantuan tunai tahun ini langsung diterima lewat PT Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara) kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui akses data kependudukan.

“Pencairan sudah mulai sejak 4 Januari kemarin. PT Pos door to door yang himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan kementrian BUMN, akan diserahkan ke PT Pos dari bank,” ujar Risma.

Kemiskinan, tambah Risma, dikategorikan menjadi tiga, hampir, miskin, dan sangat miskin. 

Untuk tingkatan yang terakhir akan berat untuk ‘diangkat’ tapi akan dilakukan secara bertahap dengan program pemberdayaan.

Program tersebut diantaranya optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan seperti ternak ikan, pembuatan pupuk kompos, perbengkelan las, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.

“Di tempat ini juga kita merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian PU, anggaran dari mereka (Kemen PU),” kata Risma.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.

Kemensos bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementrian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemuadian KIP untuk sektor pendidikan, lalau ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini tidak bisa lagi hanya berbicara mengenai program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan masyarakat agar maksimal.

Selain menjalankan program yang ada di dalam DIPA, pihaknya ingin bantuan tersebut tidak hanya sekedar masyarakat menerima bantuan sosial saja melainkan program pemberdayaan yang turut jalan.

“Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan bantuan. Program bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan jadi selain kita beri pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan mereka. Tidak bisa hanya, oh, tugasnya memberikan bantuan tapi juga kita berdayakan,” tutur Risma.