Kisah Maximilien Robespierre dan Sejarah Kelam Revolusi Perancis (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kisah Maximilien Robespierre dan Sejarah Kelam Revolusi Perancis - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Pada 1789 utang Perancis menumpuk setelah menyokong Revolusi Amerika dan bertahun-tahun menopang gaya hidup Ratu Marie Antoinette. Kas negara telah kosong selama hampir setahun. Sejak Mei États généraux, yang berfungsi sebagai parlemen, kembali berkumpul untuk membahas krisis setelah lebih dari seabad reses.

Tatkala menteri Keuangan Jacques Necker meletakkan jabatan dan tersebar kabar bahwa Louis XVI akan kabur dari Perancis, kaum Jacobin segera mengorganisasi pemberontakan massa. Rakyat Paris bangkit dan menyerbu Penjara Bastille yang menjadi simbol represi politik. 

Momen yang kelak secara simbolik dikenang sebagai awal Revolusi Perancis itu berlanjut dengan penghapusan hak-hak feodal dan pengesahan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warganegara pada Agustus 1789.

Para pemimpin revolusi ini awalnya moderat. Sebagian bahkan cukup puas dengan corak pemerintahan monarki konstitusional gaya Inggris. Namun Louis XVI berkali-kali khianat. Ia berulang kali berusaha kabur ke luar negeri dan berkomplot dengan monark-monark tetangga untuk meremukkan revolusi.

Pada 1792, ketika pasukan Prusia dan Austria masuk ke Perancis, pecahlah sebuah pemberontakan selama sebulan lebih. Sans-culottes (kaum miskin kota) menyerbu kediaman raja di Taman Tuileries. 

Pada September 1792, ketika pemberontakan usai, Perancis resmi menjadi republik. Desember tahun yang sama, pidato Robespierre di Konvensi Nasional (Convention Nationale) mengawali perdebatan apakah Tuan dan Nyonya Louis patut dihukum mati.

“Raja harus mati supaya negeri ini bisa hidup,” terang Robespierre pada awal Desember 1792. Kurang dari dua bulan setelahnya, Louis XVI tinggal sejarah.

Karier Robespierre sejak itu terus menanjak, dari memimpin Jacobin pada 1790, mewakili pemerintahan revolusioner kota Paris dua tahun berikutnya, mengepalai Comité de salut public, dan akhirnya menduduki jabatan puncak di Konvensi Nasional, sebuah lembaga yang memerintah di Perancis sejak tahun ketiga revolusi. Selama empat tahun di Paris, ia selalu mendapat dukungan dari kaum sans-culottes.

Lahirnya rezim teror

Perang menjadi masalah serius selama 1790-1794. Pemerintahan jatuh bangun karenanya. Gereja dan kaum bangsawan di desa-desa melawan balik. Kaum borjuis di perkotaan melakukan sabotase ekonomi, memborong barang-barang kebutuhan pokok. 

Persis seperti yang terjadi di Rusia pada 1917-1922, seluruh penguasa Eropa ingin membunuh Revolusi dan masuk ke perbatasan. Bagi kelas-kelas yang berkuasa ini, revolusi berarti penghancuran privilese, penyitaan properti, rekrutmen serdadu, serta ditinggalkannya gereja, adat, dan paham lama.

Kaum Jacobin dihadapkan pada satu tantangan besar: mempertahankan nyawa republik di tengah ancaman musuh-musuh dari dalam dan luar. Tantangan inilah yang gagal dijawab kaum Girondin. Di sisi lain, massa sans-culottes kian mendesak pemerintahan revolusioner untuk terus memperdalam revolusi.

Kaum Girondin—yang awalnya adalah faksi moderat Jacobin—menghendaki Perancis memperluas revolusi ke negeri-negeri tetangga, termasuk Austria, kampung halaman Marie Antoinette. 

Robespierre mengambil posisi yang berseberangan. Ia bersikeras bahwa mengekspor revolusi dengan agresi militer—meski bertujuan membebaskan rakyat dari ancien régime—akan sulit diterima warga di tanah pendudukan. 

Bagi Robespierre, perang hanya akan memecah Perancis dan memberikan kesempatan bagi kaum kontrarevolusioner untuk mengorganisasi diri. Yang tak kalah krusial dan tak dilihat Girondin: sebagian besar perwira tinggi yang dikirim ke perbatasan adalah bagian dari kelas ningrat yang loyalitasnya masih diragukan.

Di kemudian hari Girondin tersingkir dari Konvensi Nasional dan jadi pesakitan ketika faksi Montagnard (termasuk Robespierre di dalamnya) memenangkan perebutan kekuasaan. 

Salah seorang kadernya, Charlotte Corday, membunuh Jean-Paul Marat, dokter, ilmuwan, dan orator ulung yang suaranya mewakili kaum miskin kota. Pembunuhan itu, dan kembalinya sans-culottes ke jalanan pada Mei-Juni 1793, mengawali pengambilalihan Konvensi Nasional dari tangan Girondin.

Sejak itu kaum Jacobin mendirikan Comité de salut public alias Komite Keselamatan Publik. Tugasnya? Membersihkan anasir-anasir kontrarevolusioner di dalam negeri, menghukum para priayi gembeng dan pemberontak, mengeksekusi mata-mata, menyita properti para bangsawan untuk pembiayaan perang, hingga mengganyang para spekulan yang memainkan harga kebutuhan pokok.

Sejak April 1793 teror resmi menjadi kebijakan negara yang diumumkan secara terbuka dan seluas-luasnya. Guillotine mulai dipasang. Sekitar 13.000 hingga 17.000 mati dicukur oleh “Pisau Nasional” (Le Rasoir National). Yang lain dieksekusi dengan peluru atau ditenggelamkan ke sungai atau membusuk di penjara.

Robespierre sering kali secara keliru diingat sebagai orang di balik pendirian Komite Keselamatan Publik. Sebenarnya, rencana itu justru datang dari Danton. Belajar dari rapuhnya pemerintahan Girondin dan hebatnya amuk massa-rakyat sebagaimana selama 1789-1792, Danton mengusulkan: “Kita harus berani kejam agar rakyat tidak brutal”.

Lewat kekerasan itulah pemerintahan Jacobin menjadi wujud instrumen dari apa yang disebut-sebut Rousseau sebagai "Kehendak Umum" (Volonté générale). "Barang siapa menolak mematuhi kehendak umum," tulis Rousseau dalam Du contrat social (1762) "harus dipaksa patuh oleh seluruh masyarakat; artinya, ia akan dipaksa untuk bebas".

Dengan kata lain, teror, sebagaimana dipahami kaum Jacobin, menyiapkan prakondisi untuk masyarakat yang merdeka.

Kaum Jacobin memang tak seperti para arsitek “Revolusi warna-warni” hari ini yang percaya bahwa revolusi sekadar mengganti pemerintah dan memasang tatanan legal-politik yang lebih demokratis. 

Baca lanjutannya: Kisah Maximilien Robespierre dan Sejarah Kelam Revolusi Perancis (Bagian 3)