Kisah Penembakan Misterius di Indonesia yang Tak Pernah Terungkap (Bagian 3)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kisah Penembakan Misterius di Indonesia yang Tak Pernah Terungkap - Bagian 2). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Aksi sapu bersih para kriminal ini makin masif digalakkan manakala Leonardus Benyamin 'Benny' Moerdani naik jadi Panglima ABRI (Pangab) pada 1983.

Di mata Benny, para kriminal tak ubahnya seperti kanker: cuma bikin susah hidup masyarakat. Mereka yang jadi target antara lain bandit, residivis, anggota geng, pengangguran, sampai mereka yang punya tato—sekalipun tanpa riwayat kejahatan. Mirisnya, kebijakan petrus tak jarang juga diarahkan ke orang-orang yang vokal mengkritik rezim.

Operasi tak sebatas menyasar Yogyakarta, sampai pula di kota-kota besar macam Jakarta maupun Surabaya. Selama kurang lebih dua tahun pelaksanaannya, mengutip Bourchier, jumlah korban tewas akibat petrus diperkirakan mencapai 5 hingga 10 ribu orang. Mereka semua mati tanpa diadili secara resmi dan terbukti pernah melakukan kejahatan.

Cara kerja algojo Petrus amat brutal. Ada target yang langsung ditembak di tempat, ditikam berkali-kali, atau diculik dan disiksa habis-habisan. Yang jadi kesamaan adalah bahwa usai eksekusi, mayat para kriminal tersebut digeletakkan begitu saja di tempat-tempat umum agar mampu menciptakan teror sekaligus ketakutan di lingkaran para bandit. Dari sinilah lema ‘misterius’ di belakang ‘penembakan’ tersebut muncul sebab orang-orang tak tahu siapa aktor pembunuhan di belakangnya.

Gerak operasi petrus melibatkan banyak pihak dan lintas kesatuan, dari Babinsa, polisi, BAKIN, Brimob, sampai ABRI. Semua terangkai dalam satu garis komando yang terstruktur, serta bersifat rahasia, bermodal daftar yang berisi nama-nama para bandit yang siap dieksekusi. Artinya, ketika nama sudah masuk daftar, maka dipastikan nyawanya bakal melayang.

Aris mengatakan tekanan agar aksi petrus diakhiri lebih banyak muncul dari lembaga internasional. Pasalnya, kebijakan ini didukung oleh masyarakat Indonesia era 80'an, terutama dari kelompok menengah ke atas perkotaan, yang menganggap keberadaan para bandit meresahkan kehidupan nyaman mereka. Selain itu, pemerintah, diwakili Benny, juga gencar melayangkan propaganda yang menyebut korban berjatuhan akibat perang antargeng.

"Perlu diingat juga bahwa pada masa itu, isu HAM belum seperti sekarang," papar Aris. "Inilah yang jadi bahan bakar sekaligus legitimasi pemerintah dalam menjalankan petrus."

Sejarah Orde Baru adalah sejarah kekerasan. Petrus menjadi wajah kekerasan yang amat wadag, bersanding dengan insiden lain seperti yang kekerasan beruntun di Timor Leste dan Aceh, hingga pembantaian umat muslim di Tanjung Priok. Dalam bukunya, Roots of Violence in Indonesia, Thomas Lindblad dan Freek Colombijn menerangkan ciri pola kekerasan di masa Orde Baru: punya legitimasi dari penguasa, memanfaatkan alat negara dalam rupa tentara dan polisi, serta membangun citra kepada publik seakan-akan target memang pantas dihabisi.

Meski demikian, intensitas kebijakan petrus pelan-pelan menyusut usai munculnya banyak laporan tentang pembunuhan yang didorong motif pribadi atau politis. Ditambah, tumbuhnya simpati kepada keluarga korban membikin dukungan publik atas aksi pemerintah menurun.

Tanpa pemberitahuan resmi, sebagaimana saat lahir pertama kali ke permukaan, kebijakan petrus akhirnya lenyap bak ditelan bumi.

Setelah reformasi, mulai muncul desakan untuk untuk mengusut pelanggaran HAM dari pelaksaaan Petrus. Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di bawah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, melakukan penelahaan serta pengkajian terhadap peristiwa petrus.

Empat tahun setelahnya, Komnas HAM menyatakan petrus sebagai pelanggaran HAM berat, didasarkan pada aspek pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, serta penghilangan orang secara paksa. Maka dari situ, Komnas HAM lantas meminta Jaksa Agung guna menempuh penyelidikan sesuai KUHAP dan regulasi peradilan HAM.

Baca lanjutannya: Kisah Penembakan Misterius di Indonesia yang Tak Pernah Terungkap (Bagian 4)