Kisah Jakarta dari Zaman Penjajahan Belanda sampai Sekarang

Dari sebatas tempat berlabuh kapal-kapal di zaman Kerajaan Padjajaran, Jakarta bertransformasi menjadi kota satelit milik Kesultanan Banten yang kemudian dikuasai Belanda dan, perlahan, berakhir menjadi megalopolis Asia Tenggara. 

Sebagai kota, sebut Christopher Silver dalam buku berjudul Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century (2008), Jakarta baru mulai benar-benar dibangun pada abad ke-18 dan 19. Aktor utama pembangunan itu adalah Belanda. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penguasa dan pemodal. 

Di kota ini, juga tata kota ditegakkan dengan basis segregasi ras. Kala itu, di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, Belanda membangun Jakarta dengan memisahkan tempat bermukim bagi kaumnya sendiri (Eropa/kulit putih), keturunan Cina, Arab, serta pribumi melalui tata kota berpola grid, lengkap dengan kanal-kanal (groot river) yang memecah Jakarta (Batavia) menjadi dua bagian, Barat dan Timur. 

Tata kota ini membuat pribumi tak dapat merangsek ke area yang diperuntukkan bagi kaum Eropa. Karena tata kota berpola grid ini pula, wilayah yang diperuntukkan bagi orang Eropa dibangun dengan sangat apik, mirip kota-kota di Belanda, yang jauh berbeda dengan wilayah kaum pribumi. 

Sayangnya, meskipun wilayah yang diperuntukkan bagi kaum Eropa dibuat apik, penghuninya tak pernah menganggap Jakarta sebagai rumah. Walhasil, kanal-kanal yang mengelilingi pemukiman orang Eropa pun tak terurus. Perlahan, kanal mati tertutup sedimen yang kian menggunung hingga mengakibatkan pelbagai penyakit seperti tipus dan malaria merebak. 

Tak ingin repot, Belanda memilih membangun pemukiman baru untuk kaumnya di sebelah Utara Jakarta, lengkap dengan jaringan pipa air untuk menopang hidup. Sementara pemukiman pribumi tetap dibiarkan berdampingan dengan kanal-kanal yang telah membusuk, yang diperparah lagi dengan ketiadaan jaringan pipa air. 

Dari titik tersebut, Belanda "mengajari" kaum jajahannya untuk mengusahakan kebutuhan air sendiri, entah memanfaatkan kanal-kanal yang telah membusuk atau mengambil air dari dalam tanah (akuafilter). Keadaan yang terus bertahan bahkan hingga hari ini. 

Masalahnya, karena di zaman Belanda penduduk pribumi hanya berjumlah sekitar 150.000-an jiwa, usaha-usaha masyarakat mengambil kebutuhan air dari dalam tanah tak terlalu berdampak pada lingkungan. 

Namun, karena Jakarta kemudian menjadi "primate cities" atau pusat segala kegiatan yang menarik orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib, muka tanah ibu kota republik ini tiap tahun mengalami penurunan, bervariasi antara 7,5 cm hingga 32,8 cm. Demikian menurut studi Rochman Djaja berjudul "Land Subsidence of Jakarta Metropolitan Area" (2004). 

Menurut Andre Vltchek dalam New Capital of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving to Plundered Borneo (2020), pembangunan masif Jakarta "tak pernah memperhatikan penataan kota dan hanya manut pada kepentingan kaum berduit semata." 

Ini membuat Jakarta, sebagaimana dilaporkan Vox dalam publikasi berjudul "Why Jakarta is Sinking", perlahan meniti jalan menuju kematiannya. Ditambah buruknya sistem transportasi yang membuat masyarakat harus bergantung pada kendaraan pribadi, Verisk Maplecroft, firma konsultasi risiko bisnis asal Inggris, menganggap Jakarta sebagai "kota terburuk di dunia." 

Keadaan ini akhirnya membuat pemerintah, di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, memutuskan untuk memindahkan ibu kota, kabur dari masalah kritis yang menggelayuti ke Kalimantan. Bukan ke Palangkaraya, tetapi ke sebuah wilayah di antara Balikpapan dan Samarinda. 

Ibu kota baru yang hendak dibangun, menurut Jokowi, akan memiliki segala fasilitas terbaik, termasuk Silicon Valley ala Indonesia.