FKP3 Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi dan Jokowi Dimakzulkan

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) memprotes momen selebrasi kemenangan pemilu yang telah dilakukan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 14 Februari 2024. Hal itu lantaran data yang digunakan sebagai acuan kemenangan adalah hasil hitung cepat atau quick count.

Ketika itu saat suara yang masuk baru 20 persen, Prabowo-Gibran sudah melesat ke angka 50 persen. Maka, Menteri Pertahanan itu membuat pidato kemenangan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. 

"Kami memprotes keras deklarasi kemenangan (paslon) 02 yang dilakukan berdasarkan quick count. Padahal, itu bukan hasil penghitungan resmi pemilu," ujar Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi di Museum Bang Yos dan dikutip dari YouTube Bang Edy pada Sabtu (17/2/2024). 

Mereka juga meminta kepada pihak yang berwenang agar mendiskualifikasi proses pencalonan Prabowo-Gibran di pemilu 2024. Poin ketiga di dalam petisi mereka yakni Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan pejabat lain yang telah merusak demokrasi Tanah Air, agar secepatnya mundur atau dimakzulkan. 

Mantan Menteri Agama itu diketahui sejak 2023 lalu menyatakan dukungannya bagi paslon Anies-Muhaimin. Pada hari ini, kata dia, ada sekitar 40 purnawirawan berpangkat jenderal yang ikut rapat dan kumpul di Museum Bang Yos. Mereka kemudian merumuskan deklarasi berisi desakan agar paslon nomor urut dua didiskualifikasi. 

"Tapi, total ada sekitar 200 jenderal yang ikut rapat, karena kan ada yang virtual. Mereka berasal dari masing-masing kesatuan," tutur dia. 

Fachrul mengatakan desakan agar Jokowi mundur bukan sembarangan muncul. Itu semua didasarkan pada fakta Jokowi sejak awal sudah ikut cawe-cawe proses penyelenggaraan pemilu. Tujuannya adalah memastikan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menang. 

"Cawe-cawe Pak Jokowi ini sudah menyalahi konstitusi dan sangat berbahaya bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu, harus kita minta beliau mundur atau kalau tidak dimakzulkan. Bila ini dibiarkan maka bisa jadi preseden yang tidak baik bagi bangsa ini ke depan," tutur Fachrul.