Haiti Dikuasai Geng Bersenjata, Pemimpin Negaranya Kabur

Negara di Kepulauan Karibia sebelah selatan Amerika Serikat (AS), Haiti, kacau betul. Negara dikuasai geng bersenjata, penjara dibobol, dan Perdana Menteri (PM) entah di mana. Ada tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang masih bertahan di negara itu.

Informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Havana, Kuba, dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (5/3/2024).

"KBRI Havana yang membawahi negara Haiti mengimbau 7 WNI yang bekerja sebagai spa terapis untuk waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di ibu kota Haiti, Port au Prince, yang terus memanas sejak awal Februari 2024 akibat janji PM Ariel Henry untuk melaksanakan pemilu pada tanggal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan situasi keamanan di Haiti yang belum kondusif," tulis KBRI Havana.

Pada 28 Februari lalu, saat Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, berada di Kenya, geng kriminal menyerang Penjara Nasional Port au Prince. Peristiwa itu mengakibatkan 12 orang tewas dan 4.000 narapidana kabur dari penjara, padahal sebagian dari napi itu adalah anggota geng berbahaya.

"Saat ini geng kriminal bersenjata telah menguasai 80% wilayah Ibu Kota Port au Prince," kata Duta Besar RI di Havana, Nana Yuliana.

Geng terkuat di Haiti bernama Barbecue. Geng ini bertekad menahan Kepala Polisi Nasional Haiti, para menteri, dan akan mencegah PM Haiti Ariel Hendry kembali ke Haiti.

Kekerasan terjadi di mana-mana, pembunuhan acak, penculikan, warga angkat senjata, rumah-rumah dijarah. Bandara ditembaki gangster dan ditutup. Situasi ini tentu berbahaya, termasuk bagi 7 WNI yang bekerja sebagai terapis spa di Haiti.

KBRI Havana menjelaskan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menerbitkan resolusi Nomor 2699/2023 tanggal 2 Oktober, yakni mengerahkan pasukan polisi multinasional (Multinational Security Force/MSS) PBB yang dipimpin Kenya dan diikuti personel dari Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, dan Chad.

Kondisi Haiti masih dalam darurat keamanan selama 72 jam sejak 4 Maret 2024 dan PM Ariel Hendy tidak diketahui keberadaannya. KBRI Havana terus memantau kondisi para WNI.

"Sampai saat ini mereka dalam keadaan aman dan tempat mereka bekerja jauh dari wilayah konflik," kata KBRI Havana.

Ada tiga strategi dari KBRI Havana untuk melindungi 7 WNI tersebut. Pertama, WNI diimbau untuk tidak keluar rumah dan segera menghubungi hotline KBRI jika terjadi hal yang berbahaya. Kedua, WNI akan dievakuasi lewat jalan darat bila kondisi semakin berbahaya, yakni dievakuasi ke Republik Dominika. Ketiga, KBRI mendorong 7 WNI itu untuk bekerja di negara lain.

"Mendorong untuk keluar dari Haiti dan mencari pekerjaan di negara Karibia lainnya yang lebih aman," kata KBRI Havana.