Jokowi Diprediksi Wariskan Utang Rp10.000 Triliun ke Presiden Baru

Utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp 10 ribu triliun di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Utang tersebut harus ditanggung oleh presiden penggantinya.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya ini boleh dikatakan seperti besar pasak dari tiang," kata Wakil Rektor II Universitas Paramadina Handi Risza dalam diskusi daring, Senin (5/2/2024).

Handi mengatakan saat awal masa kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah baru sekitar Rp 2.608 triliun. Namun, menjelang akhir masa jabatannya utang negara sudah naik 3 kali lipat menjadi Rp 8.041 triliun pada Desember 2023.

"Bahkan kalau kita gabung dengan utang BUMN nilainya bisa saja mencapai Rp 10 ribu triliun, inilah yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi yang harus ditanggung pemerintah baru, siapapun yang terpilih," ujar dia.

Handi mengatakan menanggung utang jumbo ini tak akan mudah. APBN, kata dia, terbebani setiap tahunnya untuk membayar pokok dan bunganya sebesar Rp 500 triliun.

"Ini menjadi satu beban negara yang sangat besar sekali, apalagi belanja kita cuma di sekitar Rp 3.000 triliun pada 2024, sekitar Rp 500 triliun itu sudah kita belanjakan untuk membayar bunga utang," kata dia.

Handi menuturkan besarnya utang tersebut seharusnya dibarengi dengan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Namun, sayangnya penerimaan negara terutama dari pajak masih stagnan selama bertahun-tahun.

Dia mengatakan penerimaan negara pada 2014 berada di angka sekitar Rp 1.500 triliun. Pada 2023, angka penerimaan itu meningkat menjadi Rp 2.600 triliun. Dia bilang peningkatan penerimaan negara itu kalah jauh dari peningkatan utang pemerintah.

"Artinya dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan 100% penerimaan negara, tetapi peningkatan utang kita jauh lebih tinggi hampir 400%," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meyakini jumlah utang pemerintah yang telah mencapai Rp 8 ribu triliun masih aman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, utang tak bisa hanya dilihat dari sisi jumlahnya saja.

"Tentu kita tidak sekedar melihat nominalnya," ungkap Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, (2/1/2024).

Suminto mengatakan secara rasio utang pemerintah tahun ini justru lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mencontohkan apabila menggunakan hitungan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt to GDP ratio, utang Indonesia mengalami perbaikan signifikan.

Per akhir November 2023, kata dia, debt to GDP ratio utang RI adalah 38,11%. Rasio itu, kata dia, lebih baik dari posisi Desember 2022 yang mencapai 39,7%.

"Demikian juga turun dari puncak debt to GDP di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%, jadi sekali lagi dari debt to GDP ratio per November itu alami penurunan," kata dia.