Penjelasan Pemerintah Terkait Tapera dan Latar Belakangnya

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan pemerintah masih akan melanjutkan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Moeldoko memberikan penjelasan terkait tujuan Tapera hingga siapa yang wajib ikut serta.

"Apa sih tujuannya? Semuanya itulah, Presiden, pemerintah, dengan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang pangan dan papan. Nah ini, Tapera ini berkaitan dengan papan," ungkap Moeldoko dalam konferensi pers di kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko juga menyebut pelaksanaan program Tapera merupakan tugas konstitusi sehingga harus diambil oleh seorang presiden. Dia pun menerangkan Tapera ini perpanjangan dari Bapertarum yang dulu dikhususkan untuk ASN dan kini diperluas terhadap pekerja mandiri maupun swasta.

"Saya ingin menunjukkan undang-undangnya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, ini diatur oleh undang-undang," sebut Moeldoko.

"Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah. Sampai saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS," imbuhnya.

Dalam konferensi pers ini, hadir pula Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Ia menjelaskan tidak semua pekerja akan diikutsertakan dalam program Tapera. Dia menekankan hanya pekerja yang memiliki penghasilan di atas minimum upah diikutsertakan dalam program Tapera.

"Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera, hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi pekerja Tapera ya," ujar Heru.