Sejarah dan Asal Usul Konflik Palestina dan Israel (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Sejarah dan Asal Usul Konflik Palestina dan Israel - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Sejak tahun 1517 hingga 1917, kerajaan Ottoman Turki menguasai Arab, termasuk wilayah yang saat ini menjadi Lebanon, Syria, dan Palestina. Selama Perang Dunia I (1914-1918), Turki menjadi sekutu Jerman.

Ketika Jerman dan Turki kalah, pada tahun 1916, kontrol atas wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman dilimpahkan pada Inggris (British Mandate) dan Perancis (France Mandate) di bawah perjanjian Sykes-Picot, yang membagi Arab menjadi beberapa wilayah.

Lebanon dan Syria di bawah kekuasaan Perancis (France mandate), sementara Irak dan Palestina termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Jordan, di bawah kekuasaan Inggris (British Mandate).

Bangsa Arab maupun Yahudi sama-sama berjasa pada Inggris dalam Perang Dunia I, sehingga Inggris berhasil mengalahkan Jerman dan Turki. Setelah perang usai, pihak Arab meminta wilayah yang dulu dikuasai Turki, termasuk Palestina, sepenuhnya menjadi milik Arab.

Tapi pihak Yahudi juga meminta pada Inggris yang dulu menjanjikan seluruh Palestina (termasuk Jordan yang dulu belum ada) untuk diserahkan pada bangsa Yahudi. Kedua pihak berkeras memiliki bukti perjanjian tentang Palestina yang dijanjikan oleh Inggris, yaitu Korespondensi Antara Sir Henry MacMahon dan Hussain bin Ali (Pemuka Mekkah)

Ketika kerajaan Ottoman Turki masih meguasai kerajaan Arab dan Palestina, Hussain bin Ali bekerja sama dengan Inggris untuk melakukan revolusi besar di Arab, demi mengalahkan Turki.

Tahun 1915, terjadi korespondensi antara Henry MacMahon dan Hussein bin Ali, seorang raja Hejaz, dan pemegang kunci kota suci Mekkah, Hussein bin Ali dari Bani Hashim/Hashemite, bagian dari suku Quraisy yang pada zaman Nabi Muhammad merupakan suku terbesar dan terkuat di Arab.

Saat itu, Hussein bin Ali meminta wilayah Arab, termasuk Palestina, untuk jadi miliknya, karena dia berambisi memperluas kerajaan Hejaz (sekarang Saudi Arabia) hingga ke Syria. Apalagi saat itu penguasa Syria, Faisal, masih anaknya sendiri.

Pada tahun 1915 Hussein bin Ali melakukan korespondensi yang membahas tentang rencana yang akan dilakukan Inggris terhadap wilayah Arab, yang dulu dikuasai oleh Ottoman Turki.

Ternyata, interpretasi Hussein bin Ali dan Henry MacMahon atas janji pemerintah Inggris terhadap bangsa Arab itu berbeda. Hussein mengira Palestina termasuk wilayah yang akan diberikan Inggris kepada Arab. Tapi pemerintah Inggris menyangkal, dan menyatakan bahwa semua wilayah yang akan dikembalikan tidak termasuk Palestina.

Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa wilayah yang bukan murni Arab (Cannot be said to be purely Arab) tidak termasuk dalam perjanjian. Inggris menganggap bahwa Palestina bukan murni Arab, walaupun saat itu mayoritas penduduk Palestina bangsa Arab. Hal ini membuat Arab Palestina merasa dikhianati oleh Inggris.

Deklarasi Balfour

Keinginan bangsa Yahudi untuk punya tanah air sendiri sudah lama terpendam. Salah seorang tokoh Yahudi, bernama Theodore Herzl (1860-1904), menulis cita-citanya dalam buku berjudul Der Judenstadt (Negara Yahudi).

Sebelum mimpinya terwujud, Herlz meninggal, hingga akhirnya seorang ilmuwan Yahudi bernama Chaim Weizman (1874-1952) menemukan bahan peledak yang tidak banyak mengeluarkan asap. Penemuan Weizman itu sangat membantu Inggris mengalahkan Jerman di Perang dunia I.

Sebagai balas jasa dari Inggris, Sir Arthur Balfour bertanya apa yang diinginkan Weizman sebagai imbalan. Weizman saat itu menjawab ingin tanah air untuk bangsa Yahudi. Asalnya, Balfour menawarkan Uganda untuk jadi tanah air bangsa Yahudi, tapi Weizman menolak. Dia memilih Palestina, karena ikatan sejarah yang kuat sejak ribuan tahun lalu.

Baca lanjutannya: Sejarah dan Asal Usul Konflik Palestina dan Israel (Bagian 3)