Kenaikan Iuran BPJS Akan Menambah Beban Rakyat yang Sudah Susah

Naviri Magazine - Naiknya biaya jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah solusi.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar. Menurutnya, kebijakan itu justru menambah beban masyarakat, apalagi yang tingkat ekonominya rendah.

"Ini bukan solusi, ini justru akan membebani masyarakat yang kebetulan secara ekonomis tidak mampu. Cuma dia tidak tercatat di penerima bantuan iuran (PBI) nasional, tidak tercatat di PBI daerah. Yang kelas dua, juga begitu yang mandiri, ini kan banyak ke yang mandiri bebannya," ujar Indra dalam di Jakarta Pusat.

Maka dari itu, Indra meminta pemerintah dan pihak penyelenggara untuk mengkaji ulang kenaikan iuran JKN. Karena menurutnya perlu pengkajian ulang terkait hak konstitusi rakyat akan jaminan sosial ini.

"Bagaimana pembebanan yang harus diberikan kepada rakyat ketika dia ingin menggunakan haknya, beda dengan kewajiban. Kalau sekarang ini jadi kewajiban, artinya kalau kewajiban ada sanksi. Padahal sakit kan tidak menentu, hari ini kita sehat bisa saja besok kita sakit, ini kan sebuah persoalan yang harus diperhatikan semua penyelenggara negara," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah dan penyelenggara harus benar-benar memerhatikan apa yang menjadi masalah di masyarakat, bukan untuk menambah beban semata.

"Bukan hanya pemerintah, DPR juga harus memperhatikan. Itu yang harus dilakukan secara cepat dalam kondisi yang sudah kita anggap rawat darurat, lah. Karena dengan defisit yang begitu besar, larinya kepada beban kepada masyarakat, ini yang harus kita cegah," tuturnya.