Laporan ADB: 22 Juta Orang Kelaparan di Era Pemerintahan Jokowi

Naviri Magazine - Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045'.

Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang, dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

"Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup, dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercatat terus turun. Pada 1975 silam, sektor pertanian masih menyumbang 30 persen. Kemudian, susut menjadi 23 persen pada 1985, dan berlanjut menjadi 15,3 persen pada 2010. Lalu, 13,1 persen pada 2017 lalu.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap lebih lambat tenaga kerja ketimbang pertumbuhan sektor pertanian. Kemudian, meskipun tren produksi pangan meningkat, tetapi distribusinya tidak merata tersebar di Indonesia. "Kerawanan pangan tetap menjadi masalah," tulis laporan tersebut.

Salah satu buktinya, Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dengan Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang dirilis Economist Intelligence Unit (The Economist 2018).

Peringkat Indonesia itu terbawah dibandingkan Singapura pada urutan pertama, Malaysia ke-40, Thailand ke-54, serta Vietnam ke-62. "Karena akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah," kata laporan itu.

Namun demikian, ADB menyebut bahwa Indonesia dapat mengurangi kasus kelaparan pada 2030 dan mengakhirinya pada 2045. Dengan catatan, RI dapat meningkatkan investasinya di bidang pertanian untuk memodernisasi sistem dan pasar pangan, sehingga lebih efisien.

Selain itu, ADB mengusulkan agar produksi pangan ditingkatkan, sinergi antara investasi dan kebijakan harus menciptakan lebih banyak peluang dan efisiensi dalam mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa swasembada pangan, termasuk meningkatkan ketahanan pangan, tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kedaulatan pangan kita langsung sehari-dua hari balikkan tangan jadi, tidak akan mungkin seperti itu," jelasnya dalam Rakornas dan Diskusi Nasional HKTI pada Maret lalu.