Ini 10 Peristiwa Besar di Bidang Ekonomi Indonesia Sepanjang 2019 (Bagian 1)

Naviri Magazine - Sepanjang 2019, terjadi sejumlah peristiwa penting di bidang ekonomi. Mulai dari rencana pembentukan induk usaha (holding) sejumlah perusahaan BUMN, hingga kasus impor motor Harley Davidson yang dilakukan eks direktur utama PT Garuda Indonesia Tbk.

Rencana holding yang sebelumnya digaungkan oleh Menteri BUMN era Kabinet Kerja, yaitu Rini Soemarno, nyatanya tak berlanjut semuanya di tangan Menteri BUMN saat ini, yaitu Erick Thohir, khususnya rencana Super Holding yang sempat digaungkan.

Kemudian, pada akhir tahun, pemerintah akhirnya memutuskan pemenang sayembara desain Ibu Kota Negara. Pemenang pertama sayembara itu mengangkat konsep Nagara Rimba Nusa.

Berikut rangkaian peristiwa besar dan penting yang dirangkum dalam kaleidoskop sepanjang 2019:

Super Holding BUMN

Pemerintah berencana membentuk sejumlah holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang nantinya akan mengarah pada pembentukan super holding.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, menjelaskan, super holding itu nantinya akan terdiri dari holding-holding BUMN, yang akan membawahi seluruh BUMN yang ada, sesuai dengan sektornya masing-masing.

"Nantinya, itu akan menjadi seperti Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia)," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Perang Dagang AS dan China

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

"Kenapa kita jadi pusing? Biar aja dia perang dagang. Ya itu kan kelanjutan-kelanjutan dari kebijakan yang lalu, yang mereka ambil, jadi ya kita imbasnya enggak selalu negatif," ujar Darmin di kantornya, 23 Maret 2019.

Menurut dia, negatif perang dagang antar kedua negara digdaya tersebut, tidak langsung akan dirasakan Indonesia. Tapi ada pula dampak positifnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi

Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 tumbuh sebesar 5,05 persen secara tahunan (yoy). Laju pertumbuhan itu lebih rendah jika dibandingkan ekonomi kuartal II-2018 yang tumbuh 5,27 persen dan kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,20 persen (qtoq). Naik jika dibandingkan dengan laju ekonomi pada kuartal I-2019 yang tumbuh negatif 0,52 persen, dibanding kuartal sebelumnya.

Sedangkan pada kuartal III-2019, Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu lebih rendah jika dibandingkan ekonomi kuartal III-2018 yang tumbuh 5,17 persen, dan kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan, dengan catatan itu, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III-2019 tercatat sebesar Rp4.067,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp2.818,9 triliun.

Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasier Utara dan Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden guna mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia.

Menurut Jokowi, penunjukan Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki risiko bencana yang minimal, baik itu bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan tanah longsor.

Selain itu, pada akhir 2019, Kementerian PUPR resmi mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara, Senin 23 Desember 2019. Bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, lima finalis telah hadir untuk menanti pengumuman.

Tim dewan juri telah menetapkan bahwa kelimanya merupakan pemenang. Juara pertama jatuh kepada peserta dengan nomor IKN-0114J, Nagara Rimba Nusa.

Indonesia versus Uni Eropa soal sawit

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait penjegalan produk minyak sawit atau biodiesel Indonesia. Uni Eropa diketahui akan mengenakan tarif bea masuk anti subsidi biodiese,l sebesar 8-18 persen.

Enggar menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kebijakan yang akan dilakukan Uni Eropa itu. Pemerintah RI akan mengenakan kebijakan serupa untuk produk Uni Eropa yang masuk ke Indonesia.

Baca lanjutannya: Ini 10 Peristiwa Besar di Bidang Ekonomi Indonesia Sepanjang 2019 (Bagian 2)