Sri Mulyani: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Tidak Perlu Dibantu Lagi

Naviri Magazine - Pemerintah telah memutuskan untuk tetap menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Januari 2020. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada Oktober 2019 lalu.

Dalam beleid tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya dipatok hingga 100 persen.

Dengan adanya kenaikan iuran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis BPJS tak perlu mendapat suntikan dana dari pemerintah.

"Dengan kenaikan (iuran), kita lihat BPJS Kesehatan tidak perlu tambahan dana tahun ini. Selain itu, BPJS juga sudah menjanjikan untuk menjaga keuangan," ungkap Sri Mulyani di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Meski batal dapat suntikan dana, namun pemerintah memastikan bahwa subsidi bagi peserta tidak mampu tetap berlanjut. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, menegaskan, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk subsidi BPJS Kesehatan demi menjamin kesehatan masyarakat.

"Di 2020, sesuai tarif PBI, pemerintah telah menambah tambahan alokasi mencapai Rp 20 triliun, sehingga belanja untuk JKN 2020 Rp 40 triliun lebih. Ini tentu kebijakan dan perbaikan jaminan kesehatan untuk masyarakat," ujarnya.

Sejak 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan naik. Iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan. Lalu, peserta kelas mandiri II, besarannya iuran naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan. Sedangkan untuk kelas mandiri III, iurannya naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.