Duduk Perkara Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Duduk Perkara Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Sementara itu, Anies berujar, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos. Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat. 

"Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu," kata dia.

Menurut Anies, penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak. Catur menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.

Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19, padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI. Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Catur menyatakan, data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final. Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih. "Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing," ucap Catur.

Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.

Keluhan Muhadjir: Data penerima dari DKI sama 

Menko PMK Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos. Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK. Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat. "Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukan mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu. Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Sri Mulyani sebut DKI tak lagi punya anggaran 

Sementara itu, pada hari yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran, dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut. Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Catur Laswanto sempat menjelaskan hal yang dikeluhkan Muhadjir. Menurut Catur, penerima bansos dari Pemprov DKI dan Kemensos bersumber dari basis data yang sama, yakni sebanyak 1.194.633 KK.

Pemprov DKI mengusulkan 1.194.633 KK penerima bansos dari pemda untuk mendapatkan bansos pula dari Kemensos.

"Data Pemprov DKI dan Kemensos adalah sama, itu dulu. Setelah menerima data kami, Kemensos kemudian melakukan cleansing data dari usulan kami. Mereka (warga) yang tercatat penerima PKH (program keluarga harapan) tidak menerima (bansos) itu," kata Catur.

Setelah verifikasi data, Kemensos memutuskan penerima bansos pemerintah pusat di Jakarta sebanyak 947.126 KK. Dalam rapat tersebut, Catur tidak membahas hal yang disinggung Sri Mulyani soal Pemprov DKI tak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos.

Namun, Catur menyatakan bahwa Pemprov DKI baru mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat. Catur tidak mengetahui apakah Kemensos akan memberikan bansos kepada 2 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI, atau tetap memberikan bansos kepada 947.126 KK untuk periode Mei-Juni 2020.

"Usulan 2 juta, harapan kami diterima. Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (kepada 947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD," tutur dia.

Catur juga menyampaikan, anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.

"Berkaitan dengan pertanyaan apakah anggaran cukup, ya kami berharap bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Karena itu, kami concern memberikan bansos di BTT agar semua bansos terpenuhi. Kalau ada jumlah penerima baru, ya sebagai konsekuensinya anggaran juga harus diusulkan," ujar Catur.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.