Ini 4 Syarat Jika Ingin Sukses Menjalankan ‘New Normal’, Menurut Peneliti

Naviri Magazine - Pemerintah tengah menyiapkan protokol untuk mengatur "new normal" atau situasi normal baru di tengah penambahan kasus Covid-19 yang masih mencapai ratusan orang per hari. Mulai dari tata cara beribadah sampai langkah masuk ke restoran akan diatur. Provinsi Bali, Yogya, dan Kepulauan Riau, jadi proyek percontohan pertama.

Menurut peneliti epidemiologi dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Henry Surendra, terdapat empat hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelonggaran pembatasan sosial atau new normal.

Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten, atau angka reproduksi (R0) kasus turun signifikan, misalnya sudah sampai dengan kurang dari atau sama dengan satu.

Kedua, adanya tren penurunan populasi berisiko, dalam hal ini penurunan PDP, ODP, dan OTG.

"Ketiga, jumlah dan kecepatan tes sudah memadai, yaitu kapasitas tes PCR. Jadi minimal sudah tidak ada lagi tumpukan antrean sampel di laboratorium, dan stok reagen aman untuk 1-2 bulan ke depan.

"Terakhir adalah kesiapan sistem kesehatan. Tidak hanya kapasitas rumah sakit yang siap menampung jika terjadi lonjakan kasus, tapi juga kapasitas tim di lapangan dalam melakukan deteksi dini, pelacakan kasus dan kontak, serta pelaporan secara real time," kata Henry.

Ketika empat syarat tersebut belum terpenuhi, maka keputusan melakukan pelonggaran PSBB akan sangat berbahaya, karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat.

Apalagi, kata Henry, berdasarkan penelitian di luar negeri bahwa sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala.

"Adanya pelonggaran ini saya kira tidak berdasar pada kajian epidemologi dan kesehatan masyarakat, karena sampai saat ini laju pertumbuhan kasus di Indonesia belum turun secara konsisten. Selain itu, jumlah tes harian masih minim, dan penerapan PSBB masih belum maksimal," kata Henry.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.