Anggota DPRD DKI Ungkap Alasan Jakarta Belum Siap Terapkan New Normal

Naviri Magazine - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menilai, saat ini masyarakat Jakarta belum siap untuk memasuki fase hidup normal baru atau new normal.

Pasalnya, hingga saat ini korban positif virus corona atau Covid-19 masih terus meningkat di ibu kota.

"Provinsi DKI Jakarta saat ini belum siap untuk diberlakukan New Normal di tengah pandemi Covid-19 ini, karena hingga kini pasien positif Covid-19 masih terus meningkat dan belum stabil di angka yang pasti, harus dipikirkan bagaimana cara untuk memutus mata rantai pandemi ini. Saya rasa saat ini belum pas dan masih berisiko tinggi untuk dilakukan New Normal," kata Kenneth dalam keterangannya.

Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, penularan Covid-19 di Jakarta belum bisa menurun jika tidak ada ketegasan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, terkait dengan sanksi para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan belum lagi banyaknya gelombang pemudik yang akan balik ke Jakarta.

"Pasien positif kasus baru tidak akan menurun hingga berakhir masa PSBB pada tangal 4 Juni nanti, karena pasti akan ada pelonjakan pemudik yang balik ke Jakarta, belum lagi warga yang pada waktu lebaran kemarin tidak mengindahkan sosial distancing, dan menjaga kebersihan. Asalkan Pak Anies benar-benar tegas dan jelas dalam membuat peraturan, saya yakin dalam waktu dekat kurva Covid-19 akan menurun," sambungnya.

Kent pun meminta kepada Anies Baswedan agar transparan kepada publik, terkait masih tingginya korban Covid-19 di Jakarta, dan jangan takut dianggap gagal dalam menangani pandemi tersebut.

"Pak Anies musti konsisten dan transparan juga ngomong di media, bicara jujur apa adanya, jangan takut di anggap gagal dalam menangani permasalahan Covid-19 ini. Kalau memang kenyataannya DKI Jakarta masih tinggi angka penderita Covid-19 ini, biar masyarakat tahu dan paham akan hal ini, lebih baik pelan tapi pasti, daripada terburu-buru nanti malah memakan banyak korban jiwa," kata Kent.

Kata Kent, jangan hanya demi kepentingan roda ekonomi sesaat dan untuk menaikkan elektabilitas pribadi Anies lantas mengorbankan warga Jakarta untuk diberlakukannya new normal tanpa perhitungan yang tepat.

"Itu sudah menjadi sewajarnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Gubernur untuk memikirkan hal itu (Perekonomian Daerah), jangan sampai membuat kebijakan yang malah mengorbankan warganya. Kasihan warga, sudah beberapa bulan ini harus bertarung melawan pandemi ini, tolong buatlah keputusan yang bijak dalam hal ini," tuturnya.

Ia pun menegaskan, pemberlakukan kebijakan new normal tanpa aturan dan sanksi yang tegas akan menyebabkan banyaknya korban jiwa, sudah banyak contoh negara-negara maju, seperti Inggris, Belanda, dan Swedia yang sudah melakukan strategi tersebut namun gagal.

"Sama saja mengarah kepada strategi Herd Immunity analisa saya, cuma diperhalus saja bahasanya. Banyak negara maju yang sudah mencoba strategi ini dan terbukti gagal, angka kematian malah menjadi makin meningkat. Bayangkan saja itu contoh dari negara-negara maju yang aturannya tergolong tegas dan jelas saja bisa seperti itu, saya tidak bisa membayangkan kalau aturan tidak jelas dan tegas akan jadi seperti apa," tuturnya.

Kent pun meminta tak hanya warga yang mendapatkan sanksi jika melanggar protokol kesehatan saat new normal nanti, tetapi juga petugas protokol kesehatan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut juga harus dikenakan sanksi.

"Baik warga dan petugas harus dikenakan sanksi, terlebih petugas protokol di lapangan yang bermain-main dengan aturan. Warga juga bisa melaporkan petugas yang melanggar protokol kesehatan, dan tanda kutip ada permainan dengan sengaja melonggarkan aturan yang sudah ditetapkan. Harus dikenakan sanksi lebih berat, kalau perlu dilakukan pemecatan. Jadi harus adil, tidak hanya warga saja yang disanksi," tegasnya.

Kent pun menyakini dalam waktu enam bulan angka kurva positif Covid-19 sudah menurun dan stabil jika protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan baik dan secara ikhlas oleh seluruh warga Indonesia, khususnya masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta.

"Sanksinya harus benar-benar tegas. Saya yakin dalam waktu enam bulan akan turun kurva penyebaran Covid-19. Harus benar-benar dijalankan dengan baik protokol kesehatan yang benar dalam menuju New Normal nanti," sambungnya.

Selain itu, Kent juga menyikapi perihal mulai aktifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah saat New Normal nanti.

Menurut Kent, hal itu sebenarnya belum perlu dilakukan, karena kurva pandemi Covid-19 ini belum stabil dan menurun, ditambah banyaknya korban Covid-19 yang mayoritas menimpa anak-anak.

Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), jumlah kasus pasien dalam pemantauan (PDP) anak ada 3.324, dan positif Covid-19 sebanyak 584 anak. Sementara jumlah kasus PDP anak yang meninggal ada 129 anak, dan positif Covid-19 meninggal ada 14 anak. Hal itu membuat jumlah penderita dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tercatat tertinggi se-Asia.

"Bahaya terhadap siswa-siswi yang akan mulai beraktivitas kembali di sekolah, jika penerapan New Normal dipaksakan pada saat kurva Covid-19 masih tinggi, ini seharusnya bisa menjadi alarm bagi pemerintah. Karena angka penderita dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi se-Asia, ini buruk sekali dalam penanganannya. Jika itu masih dilakukan, akan menjadi bom waktu Covid-19 di kluster sekolah," tuturnya.

Selain itu, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum melakukan sosialisasi kepada warga terkait dengan akan diberlakukannya New Normal pasca berakhirnya masa PSBB.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.