Kisah 4 Negara yang Buru-buru Terapkan New Normal, dan Akhirnya Gagal (Bagian 1)

Naviri Magazine - Promosi new normal di sejumlah negara berubah jadi mimpi buruk karena dilakukan sebelum virus corona bisa dikendalikan. Para ahli kesehatan pun mengingatkan agar sebuah negara harus menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dulu sebelum melakukan pelonggaran atas pembatasan sosial di masa pandemi.

Menurut Presiden Ahlina Institute, Tifauzia Tyassuma, misalnya, tidak ada satu pun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu.

Dia mewanti-wanti, promosi new normal yang dibuat pemerintah Indonesia bisa jadi bumerang karena bisa memperburuk, bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi itu sendiri.

“Negara-negara yang telah menerapkan new normal itu semua gagal. Sebut saja mana negara yang menerapkan new normal dan berhasil. Nggak ada satu pun. Kalau kita bilang Vietnam, dari awal mereka melakukan langkah intervensi kesehatan mereka luar biasa bagus. Karena itu jumlah mortalitas mereka sangat kecil. Kenapa? Karena dari awal intervensi mereka tepat. Begitu juga dengan Malaysia,” kata Tifauzia.

“Kita lihat saja nanti sekian bulan, ekonomi kita ambruk, kesehatan tambah terpuruk. Itu sudah pasti kalau langkah yang diambil pemerintah seperti ini,” sambungnya.

Tifauzia menyarankan agar pemerintah melihat masalah pandemi virus corona dalam duduk perkara yang seharusnya. Dalam hal ini, pemerintah harus menyadari bahwa sumber dari masalah ekonomi yang terjadi selama corona berhulu pada masalah kesehatan masyarakat itu sendiri.

Untuk hal tersebut, dia meminta agar pemerintah setop mempromosikan new normal. Langkah yang seharusnya diambil adalah memperkuat dan memperbanyak tes PCR massal, fasilitas kesehatan, mengedukasi publik atas pencegahan penularan, serta mengatasi hoaks corona yang membuat masyarakat jadi kurang waspada terhadap virus corona.

Lantas, negara mana saja yang ‘gagal’ dalam menerapkan new normal karena virus corona belum terbendung?

Iran

Pelonggaran pembatasan sosial di Iran sejak 11 April 2020 muncul di kala pertumbuhan kasus harian corona masih berada di kisaran 1.000 kasus baru per hari. 

Pemerintah Iran berdalih, pelonggaran pembatasan sosial perlu diambil karena mereka harus mempertimbangkan dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS, menurut laporan ABC News.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, termasuk pada ekspor minyak, setelah menarik AS dari perjanjian nuklir pada 2015. 

Sayangnya, keputusan prematur tersebut malah membuat jumlah kasus harian di Iran melonjak kembali sejak awal Mei 2020, atau tiga minggu setelah pelonggaran diberlakukan.

Bahkan, pada 4 Juni 2020, Iran sempat mencatat penambahan kasus harian sebanyak 3.574. Jumlah tersebut merupakan rekor penambahan kasus harian corona yang pernah dicatat negara tersebut.

Berdasarkan laporan resmi pemerintah Iran, negara tersebut memiliki 182.545 kasus virus corona dengan catatan 8.659 pasien COVID-19 meninggal. Iran juga mencatatkan pertumbuhan kasus sebesar 2.369 dan 75 kematian pada Jumat (12/6), seperti dilaporkan agensi berita Islamic Republic News Agency.

Lonjakan kasus corona di Iran sendiri disebabkan oleh tidak diterapkannya protokol kesehatan setelah pelonggaran dilakukan dan jumlah tes yang rendah, menurut The New York Times.

Negara tersebut baru melakukan uji diagnostik PCR sebanyak 1.196.947 dari populasi yang berjumlah 83,9 juta jiwa, dengan rasio 14.260 tes per 1 juta penduduk, berdasarkan data yang dihimpun Worldometer.

Jumlah tes tersebut jauh lebih kecil ketimbang negara dengan populasi yang serupa dengan Iran seperti Turki (30.156 per 1 juta penduduk) dan Jerman (56.035 per 1 juta penduduk). Indonesia sendiri baru memiliki rasio diagnostik PCR sebesar 1.752 tes per 1 juta penduduk.

Baca lanjutannya: Kisah 4 Negara yang Buru-buru Terapkan New Normal, dan Akhirnya Gagal (Bagian 2)