Kisruh PPDB DKI, KPAI Usul Kuota Kursi Sekolah Ditambah

Naviri Magazine - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah jumlah atau kuota kursi di sekolah negeri pada wilayah padat penduduk. Usulan ini bisa sebagai jalan tengah dari kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama syarat kriteria umur.

KPAI mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan kuota penerimaan lantaran banyak laporan dari orang tua yang anaknya tak diterima di semua sekolah negeri yang masuk zonasi tempat tinggalnya.

"Ada beberapa pengadu yang berasal dari wilayah padat penduduk seperti Cipinang Muara menyampaikan anaknya tidak diterima di semua SMP negeri yang menjadi zonasinya," ungkap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan pers.

Retno mengatakan terdapat 24 sekolah yang berada di domisili tempat tinggal anak tersebut. Namun anak itu tidak diterima di seluruh sekolah itu, sementara usianya 12 tahun 5 bulan 5 hari.

KPAI menyatakan berdasarkan data dari Disdik DKI Jakarta, peserta yang bisa mendapat kursi di SMP pada zonasi Cipinang Muara paling muda berusia 12 tahun 5 bulan 8 hari, dan paling tua 14 tahun 11 bulan.

"Usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah 13 tahun. Jadi usia yang diterima masih dalam batas normal," ungkap Retno menyampaikan pernyataan Disdik.

Untuk itu KPAI mengusulkan agar jumlah kursi per kelas di tiap sekolah di wilayah padat penduduk ditambah. Usul ini disampaikan kepada Disdik DKI serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Seperti di wilayah Cipinang Muara bisa dengan menambah jumlah kursi per kelas atau per rombongan belajar di setiap sekolah," tambahnya.

Retno pun mengaku pihaknya sudah memanggil Kepala Disdik DKI untuk menjelaskan duduk perkara kendala PPDB DKI yang banyak dikeluhkan peserta dan orang tua.

Dalam pertemuan tersebut Disdik DKI menyatakan akan memenuhi hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dan memberi bantuan Kartu Jakarta Pintar bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi.

Disdik DKI bakal mengevaluasi kebijakan PPDB tahun ini dan berkonsultasi dengan Kemendikbud terkait aturan pemeringkatan melalui usia.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana menyatakan siswa yang tak lolos di jalur zonasi masih bisa mengikuti jalur prestasi akademik. Namun kuota yang disiapkan hanya 20 persen.

Ia pun menyatakan pihaknya tidak hanya menaungi sekolah negeri namun juga sekolah swasta di seluruh DKI Jakarta.

"Artinya penyelenggaraan dari swasta itu juga membantu keterbatasan kami," jelasnya di Kantor Disdik DKI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Jumlah daya tampung keseluruhan SMP swasta dan negeri 158.263 siswa, di mana sekolah negeri mencakup 70.702 siswa. Sedangkan jumlah lulusan SD ada 153.016 siswa.

Kemudian daya tampung SMA negeri dan swasta 73.154 siswa, dengan jumlah SMA negeri 28.428 siswa. Selanjutnya daya tampung SMK negeri dan swasta 90.570 siswa, dengan jumlah SMK negeri 19.182 siswa. Sedangkan jumlah lulusan SMP ada 114.598 siswa.

Nahdiana mengakui pihaknya tengah merencanakan meningkatkan daya tampung dengan membuka unit sekolah baru. Namun dengan kondisi kepadatan bangunan di Jakarta, hal ini masih perlu dipertimbangkan.

"Kondisi tanah di Jakarta itu dengan luas dan standar-standar tertentu, itu juga harus diperhitungkan. Jadi pendidikan itu swasta dan negeri itu kita upayakan setara dalam layanan kualitas pendidikan," tambahnya.

Pendaftaran PPDB DKI jalur zonasi digelar 26 sampai 27 Juni 2020. Jalur ini mempertimbangkan domisili sekolah dan tempat tinggal peserta. Namun faktor usia menjadi pertimbangan pemeringkatan ketika jumlah peserta yang mendaftar melebihi kuota.

Kritik terhadap aturan ini pun ramai dibahas sejak hasil PPDB jalur afirmasi diumumkan. Ratusan orang tua sempat mendatangi Balai Kota DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan menghapus aturan usia dalam PPDB.