Akun Aktivis Diretas, Indonesia Disebut Punya Pegasus dari Israel

Naviri Magazine - Peretasan terhadap akun sejumlah aktivis belakangan ini menjadi momok bagi para pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, mengatakan sangat mungkin negara terus memantau mereka. Beberapa kalangan mengatakan salah satu alat yang digunakan adalah alat sadap Pegasus.

"Negara punya alat canggih dan infrastruktur yang menutup celah bagi kami untuk tak terpantau," kata Haris.

Kabar kepemilikan alat-alat sadap canggih dibenarkan sejumlah anggota Komisi Pertahanan dan Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu alat itu adalah Pegasus, program perusak sekaligus mata-mata (spyware) buatan NSO Group Technologies, perusahaan asal Israel.

Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menginfeksi telepon seluler dan mengambil data berupa foto, percakapan, serta nomor kontak, juga merekam pembicaraan target jarak jauh.

Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon dan politikus Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan membenarkan kabar adanya penggunaan Pegasus. "Barang itu sudah lama digunakan," kata Effendi.

Menolak menyebut nama lembaga negara yang menggunakan peralatan itu, Effendi mengatakan Pegasus digunakan untuk memata-matai kelompok teroris. Salah satunya untuk Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak 2016. Dia juga mengungkapkan Pegasus dipakai untuk mengejar kelompok bersenjata di Papua.

NSO Group Technologies dalam brosur pengenalan produknya menyatakan Pegasus hanya diperuntukkan bagi organisasi yang berwenang melawan kejahatan dan teroris. Namun Pegasus—diambil dari nama kuda jantan bersayap dalam legenda Yunani—ditengarai tak hanya digunakan untuk memantau teroris ataupun pelaku kejahatan.

Mantan anggota staf intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, menuding Arab Saudi menggunakan Pegasus untuk mengintai Jamal Khashoggi yang kritis kepada pemerintah Saudi. Khasoggi tewas dimutilasi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga khawatir dengan digunakannya alat sadap canggih milik negara ini. Tak ada transparansi mengenai alat-alat sadap yang dimiliki lembaga pemerintah, dia khawatir alat itu disalahgunakan. Apalagi tak ada pengawasan ketat terhadap aktivitas penyadapan.