Duh, Pahala Express Diduga Langgar Hak Buruh Selama 13 Tahun

Naviri Magazine - Perusahaan logistik PT Pahala Express diduga melanggar hak-hak para buruh. Pelanggaran tersebut diduga sudah berlangsung selama 13 tahun, atau sejak 2007 lalu.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan pelanggaran hak buruh itu diantaranya tidak membayar upah sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) setempat. Selain itu, perusahaan tidak mengikutsertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Mereka menerapkan sistem hubungan kerja yang tidak jelas, seperti kontrak dan mitra. Apalagi hak-hak maternitas buruh perempuan juga tidak dipenuhi," ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia mengungkapkan pelanggaran hak buruh ini makin memburuk saat pandemi covid-19 terjadi. Sebagian buruh dirumahkan tanpa upah, hingga membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) hanya 25 persen dari yang seharusnya diterima para buruh.

"Perusahaan bilangnya merugi, tapi tidak pernah menunjukkan audit laporan keuangan," katanya.

Saat ini, serikat pekerja telah melaporkan perusahaan kepada pihak berwajib atas dugaan pemberian upah di bawah UMK. Guna menyuarakan haknya, buruh juga melakukan aksi yang telah memasuki hari ketiga di kantor Pahala Express, Jatiasih, Bekasi.

Jika manajemen belum juga menunjukkan itikad baik, rencananya para buruh akan mendatangi kantor pusat Pahala Express di Kelapa Gading, pada Minggu (9/8) mendatang.

Untuk diketahui, Pahala Express beroperasi sejak 2008 lalu. Perusahaan menawarkan sejumlah layanan mencakup kurir, kargo, dan logistik baik domestik maupun internasional.

Media telah berupaya menghubungi Direktur Personalia Pahala Express Dewi Tisnawati dan Direktur Operasional Pahala Express Ariawan Tedjokusumo untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun, keduanya belum memberikan jawaban.