Usai PHK Massal Gara-gara Corona, Pengangguran di AS Kini Tembus 1,1 Juta

Naviri Magazine - Lebih dari 135.000 orang di Amerika Serikat (AS) mengajukan klaim untuk mendapatkan tunjangan pengangguran dalam pekan yang berakhir 15 Agustus.

Angka kenaikan yang lebih tinggi dari ekspektasi itu membuat total orang yang telah mengajukan klaim pengangguran di AS menjadi sebanyak lebih dari 1,1 juta orang sampai periode tersebut.

Tingginya angka pengangguran di AS disebabkan oleh menyebarnya wabah virus corona (Covid-19). Di mana negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu menjadi negara yang memiliki kasus corona terbanyak di dunia.

Dengan total hampir 5,8 juta kasus di AS per Jumat ini, angka pengangguran di negara itu telah meningkat pesat tiap minggunya, dan jauh melampaui kenaikan mingguan saat krisis keuangan global terjadi di 2008-2009.

"Dan aplikasi baru di bawah program pandemi khusus untuk mereka yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat juga meningkat, meningkat lebih dari 53.000," menurut laporan Departemen Tenaga Kerja, sebagaimana dilaporkan AFP.

Untuk menekan jumlah pengangguran dan dampak buruk wabah pada ekonomi AS, pemerintahan Trump saat ini sedang mengupayakan untuk mencairkan bantuan pendanaan tambahan. Sayangnya, persetujuan untuk merilis bantuan darurat itu masih belum disepakati di Gedung Putih.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network pada Kamis, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow menyebut ada kebuntuan dalam pembicaraan soal rencana pendanaan tambahan CARES Act tersebut.

Pendanaan CARES Act bertujuan untuk menambah US$ 600 dalam pembayaran mingguan kepada pekerja yang menganggur sambil menciptakan Program Perlindungan Gaji (PPP) untuk memberikan pinjaman dan hibah kepada perusahaan yang kesulitan di tengah berbagai tekanan bisnis yang dihadapi, termasuk penurunan pendapatan.

Di sisi lain, saat paket bantuan tambahan belum berhasil diloloskan, Trump pada awal bulan ini telah menandatangani perintah eksekutif untuk mencoba mengatasi kesenjangan tersebut.

Perintah eksekutif itu termasuk untuk memberikan bantuan tambahan sebesar US$ 400 kepada pekerja yang di-PHK, tetapi hingga kini baru segelintir negara bagian yang menyetujui langkah itu.