Di Tengah Wabah Corona, Pemerintah Belarusia Hadapi Demonstrasi Rakyatnya

Naviri Magazine - Puluhan ribu orang kembali berunjuk rasa di Minsk untuk enam pekan berturut-turut dalam mendesak mundur Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sedikitnya 10 demonstran ditahan dalam aksi protes kali ini.

Mendukung gerakan oposisi, sejumlah peretas membocorkan data pribadi 1.000 polisi sebagai bentuk pembalasan atas operasi penangkapan demonstran. Ribuan orang dikabarkan telah ditahan sejak bulan lalu, dan banyak dari mereka mengaku dipukuli serta disiksa di penjara.

Pemerintahan Belarusia di bawah Lukashenko membantah telah menyiksa para pengunjuk rasa yang ditahan.

Loyalitas pasukan keamanan Belarusia merupakan hal krusial bagi keberlangsungan kepemimpinan Lukashenko. Jajaran polisi Belarusia sering menggunakan masker, balaclava, atau helm antihuru-hara.

Dalam beberapa bentrokan, pengunjuk rasa sempat merobek masker dari sejumlah polisi.

"Saat penangkapan berlanjut, kami akan terus merilis data (pribadi) dalam skala masif," ujar pernyataan yang disiarkan saluran berita oposisi Nexta Live melalui aplikasi Telegram.

"Tidak ada lagi yang bisa tetap menjadi anonim, walau wajah mereka ditutup balaclava," sambungnya, dikutip dari laman Independent.

Otoritas Belarusia bertekad menghukum pihak yang bertanggung jawab atas bocornya data pribadi jajaran kepolisian. Olga Chemodanova, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Belarusia, menegaskan bahwa teknologi pemerintah mau mengindentifikasi sebagian besar pihak yang membocorkan data pribadi ke internet.

Sementara itu, pemerintah Belarusia mengecam munculnya laporan bahwa tokoh oposisi Svetlana Tikhanovskaya akan bertemu jajaran menteri luar negeri Uni Eropa. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakhavora juga mengkritik UE karena mengundang Tikhanovskaya untuk bertemu.

Menurut Zakharova, UE seperti berusaha "menggoyang perahu" di Belarusia. Rusia adalah sekutu dekat Belarusia, yang tetap mendukung Belarusia di tengah banyaknya tudingan bahwa Lukashenko berbuat curang saat pemilihan umum presiden pada Agustus lalu.