Jokowi Ingin Prioritaskan Kesehatan, Anies Terapkan PSBB Total, tapi Anies Disalahkan (Bagian 1)

Naviri Magazine - Ada yang tidak biasa dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta pada Senin (7/9). Secara tiba-tiba, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, penanganan kesehatan menjadi kunci agar ekonomi berjalan baik.

Menurut Jokowi, faktor kesehatan yang baik bisa menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik. "Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan," ucap Jokowi kala itu.

Tidak cukup sampai di situ. Akun Twitter resmi @jokowi pun mengunggah status yang menegaskan jika pemerintah lebih memprioritaskan penanganan kesehatan dibandingkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

"Banyak orang yang justru merasa aman ketika kembali ke rumah setelah beraktivitas, dari kantor, pabrik, atau selepas perjalanan. Padahal, di manapun kita berada, protokol kesehatan dan kebiasaan baru harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat. Agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik.

“Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart ekonomi. Kesehatan tetap nomor satu," ucap Jokowi.

Perubahan sikap Jokowi tersebut cukup mengagetkan. Di satu sisi patut disyukuri, di sisi lain menunjukkan jika Jokowi sudah berubah arah. Apa pasal? Sejak pandemi Covid-19 ditetapkan di Indonesia pada awal Maret lalu, terlihat jelas Jokowi selalu mengutamakan ekonomi. Jokowi ingin agar penanganan Covid-19 dilakukan berbarengan antara ekonomi dan kesehatan.

Di saat beberapa negara tetangga memilih opsi lockdown, Indonesia malah menggiatkan agar masyarakat mengikuti kenormalan baru. Jokowi sendiri yang memimpin kampanye itu, sampai mendatangi sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi. Memang dampak lockdown membuat ekonomi, seperti yang terjadi di negeri jiran Singapura dan Malaysia, mengalami minus parah dan sampai resesi.

Namun, kini kasus Covid-19 di dua negara tersebut tertangani. Pandemi terkendali dengan tingkat kematian yang sangat jauh lebih rendah dibandingkan negeri tercinta kita. Alhasil, pemulihan ekonomi di dua negara tetangga Indonesia tersebut sepertinya prosesnya bakal lebih cepat.

Sementara yang terjadi di Indonesia, penyebaran virus corona semakin parah. Setiap hari angka penambahan kasus sudah konsisten di atas 3.000-an orang positif Covid-19. Belum ada tanda-tanda kurva bakal menurun. Yang terjadi sebaliknya. Tidak lama lagi angka laporan harian bisa menyentuh 4.000 orang.

Itu pun beberapa hari terakhir, sumbangan kasus dari DKI Jakarta mencapai 1.000 orang positif per hari. Angkanya terbilang besar lantaran kemampuan tes Pemprov DKI memang tinggi, dan bahkan melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara di provinsi lain, kemampuan tes terbilang rendah. Alhasil, temuan kasus positif Covid-19 juga sedikit. Sehingga jangan bangga jika ada provinsi dengan laporan harian sedikit maka hal itu lantaran jumlah warga yang menjalani tes usap juga di bawah ketentuan WHO.

Di sinilah akar permasalahannya. Ketika mendapat kode RI 1 mulai berubah arah dengan mengutamakan kesehatan, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan melihat hal itu sebagai peluang untuk menangani penyebaran Covid-19 secara lebih tegas.

Dia pun di Balai Kota DKI pada Rabu (9/9) malam WIB, mengadakan konferensi pers. Dengan tegas, Anies ingin memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, menggantikan PSBB transisi yang terbukti tidak efektif mengerem laju penambahan angka positif virus corona.

Baca lanjutannya: Jokowi Ingin Prioritaskan Kesehatan, Anies Terapkan PSBB Total, tapi Anies Disalahkan (Bagian 2)