Penyaluran Bansos Corona Ternyata Bermasalah, KPK Terima 1.074 Keluhan

Naviri Magazine - KPK menerima lebih dari seribu laporan terkait masalah penyaluran bansos selama masa pandemi COVID-19. Laporan tersebut diterima melalui portal JAGA Bansos yang dibuat KPK.

"Dari catatan kita dari JAGA bansos, itu kita terima hingga 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos ini," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konpers.

Lili merinci, dari ribuan laporan tersebut, tiga provinsi paling banyak laporan masalahnya yang masuk ke JAGA adalah DKI Jakarta; Jawa Barat; dan Jawa Tengah. 
"Yang tertinggi itu dari DKI Jakarta kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah," ujar Lili. 

Adapun paling banyak yang dikeluhkan adalah mengenai warga yang harusnya menerima bantuan dan sudah melakukan pendaftaran, tapi tak mendapatkan bantuan itu. 

Permasalahan lainnya terkait dengan penyaluran bansos yang tak tepat sasaran. Dari ribuan laporan itu, sudah ada 432 yang sudah diselesaikan.

Lili mengatakan, validasi data menjadi sangat penting dalam proses penyaluran bansos. Ia pun menyampaikan ke Menteri Sosial Juliari Batubara untuk meminta ada perwakilan Kemensos yang ikut monitoring JAGA Bansos.

"Validasi itu menjadi utama untuk hindari keluhan-keluhan, atau meminimalisir hal tersebut. Kemudian masih tingginya keluhan itu, tadi kita sarankan ke pak Menteri dan jajarannya ada mungkin koneksi atau salah satu yang ikut awasi dana bansos sehingga keluhan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama untuk diselesaikan," ungkapnya.

"Karena JAGA bansos di KPK meneruskan kepada APIP di daerah, pemerintah di daerah terkait. Sehingga, kalau antara JAGA bansos dan yang disiapkan portal oleh Pak Menteri tentang keluhan dan lainnya bisa connect untuk bisa dirasakan langsung penyelesaiannya," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Juliari mengatakan, berdasarkan pemaparan dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, sebagian dari laporan tersebut sudah diselesaikan. Ia mengatakan, tak semua laporan bila seseorang sudah daftar dan merasa belum dapat bansos, akan menerimanya. 

"Harus diluruskan dulu bahwa tidak semua yang mendaftar pasti menerima itu yang harus diluruskan, karena baik Kemensos atau pun Kementerian Lembaga lainya yang diberi tugas penyaluran Bansos pasti punya alokasi tidak ada yang tidak terbatas artinya alokasi itu sudah dihitung berdasarkan populasi dan berapa sih sebenarnya yang masuk DTKS daerah tersebut," kata Juliari.

Ia pun mengatakan, bansos tak hanya disalurkan oleh Kemensos. Ada juga dari pemerintah daerah, sehingga ada koordinasi data, dan bagi yang tak dapat bansos Kemensos diharapkan bisa dapat bansos dari daerah.

"Kalau dilihat anggaran itu tidak hanya dari Kemensos ada juga yang dari pemda. kan kita ingin yang terdampak bisa ditangani. Yang daftar belum tentu dapat, itu yang tentukan daerah, bukan siapa yang didapat siapa yang tidak, kemudian bantuan dari pusat dan daerah, pusat yang tentukan data dari daerah ini yang dapat ini yang dapat ini. Kemudian sisanya itu yang kita harapkan ditangani pemda," pungkasnya.